EKSPOS KALTIM.COM, Bontang - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Amir Tosina melanggar keseriusan Pemkot Bontang dalam menangani banjir rob, yang menjadi momok masyarakat Bontang Kuala.

Pasalnya, banjir akibat luapan air laut ini pun kembali menerjang pemukiman wilayah pesisir Bontang Kuala, Senin (5/6/2023) pagi.

Kata Atos sapaan akrabnya, kajian yang telah dilakukan Pemkot Bontang dalam menangani banjir rob ini belum membuahkan hasil. Bahkan menurutnya penanganan yang dilakukan belum maksimal.

Sementara kata dia permasalahan banjir rob bukan masalah baru. Nyaris tiap bulan banjir pasang ini menimpa jalan utama menuju ikon wisata yang terletak di Bontang Utara itu.

"Rutinitas masyarakat jadi terganggu. Yang mau sekolah terlambat begitupun yang mau berangkat kerja," ungkapnya.

DPRD kelahiran Mamuju, Sulawesi Barat tersebut meminta pemerintah memprioritaskan penanganan banjir rob di kawasan Jalan Pierre Tendean dan wilayah lain Bontang Kuala juga ikut terendam.

Seperti di MAN Bontang, Kantor Kementerian Agama, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bontang Utara, Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, dan RT 19.

Atos juga mengatakan dari informasi yang diterimanya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023 Kota Bontang dinilai tinggi. Sehingga diharapkan mampu mengakomodir penanganan banjir rob di Bontang Kuala agar tidak terus menerus menjadi wilayah tertinggal.

Sekretaris Senada Lurah Bontang Kuala, Sanusi mengaku BK kurang diperhatikan pemerintah. Sementara warga selalu mengusulkan penanganan banjir rob tersebut setiap ada musrembang.

"Salah satunya folder pembangunan, ini yang paling mendesak dan menjadi solusi tepat membendung air. Tapi belum ada info lebih lanjut penanganannya," sebutnya. (Adv)