EKSPOSKALTIM, Kutim - Wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy, yang akan Memoratorium Ujian Nasional (UN) 2017 mendatang, menuai tanggapan dari sejumlah pihak.

Salah satunya, datang dari  pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur (Disdikbud Kutim), yakni Kasi Kurikulum Pendidikan Menengah (Dikmen) Mohammad Syaiful Imran dan Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar (Dikdas) Susilo.

Menurut Syaiful (akrab ia disapa,red), keputusan Mendikbud yang akan memoratorium UN 2017 mendatang dinilai terlalu terburu-terburu (cepat).

"Pasti pihak mana pun tidak setuju dengan keputusan ini, banyak pihak pendidik yang masih binggung ketika keputusan Mendikbud nantinya akan disetujui. Keputusan ini terlalu cepat, karena persiapan UN 2017 semuannya telah disiapkan," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Bukit Pelangi, Kamis (8/12).

Senada dengan Syaiful, Susilo pun menilai sampai saat ini UN masih perlu diterapkan sebagai bahan evaluasi, guna mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran.

"Kalau keputusan ini disetujui, tak hanya siswa, guru pun kemungkinan akan mengalami kebingungan bagaimana cara untuk melakukan ujian akhir," paparnya.

"Sebaiknya keputusan ini diberlalukan tahun 2018 lah kalau memang diinginkan, agar kajiannya lebih efektif dan konsep pun lebih baik dari UN yang selama ini dilakukan," tuturnya.

Kendati dinilai terlalu terburu-buru, namun keduanya siap menjalankan hal tersebut jika keputusan moratorium UN 2017 ini nantinya disetujui oleh Presiden Republik Indonesia (RI).