Sebanyak 25 siswa SDN 008 Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Koalisi C(EMAS) mengungkap dugaan adanya jaringan keluarga dan relasi politik di balik pengelolaan SPPG penyedia makanan tersebut. Dari istri hingga menantu.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Peristiwa dugaan keracunan massal kembali terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, 25 siswa tingkat sekolah dasar di SDN 008 Waru, PPU, dilaporkan mengalami gejala pusing, mual, hingga muntah setelah mengonsumsi MBG.
Koalisi C(EMAS) Kaltim menyebut peristiwa tersebut bukan insiden biasa. “Peristiwa keracunan massal akibat MBG kembali terjadi, kali ini mengorbankan para siswa di SDN 008 Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Kasus ini bukan insiden biasa, melainkan kesalahan sistemik yang serius dan terus berulang, serta melanggar perlindungan terhadap Hak atas Kesehatan dan Keselamatan Anak,” ujar Buyung Marajo mewakili koalisi, Kamis (12/2).
Menurut data yang dikutip Koalisi dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sepanjang 1 Januari hingga 13 Januari 2026 tercatat 1.242 korban terduga keracunan MBG secara nasional. Sementara berdasarkan data JPPI per 23 Desember 2025, jumlah korban disebut telah mencapai lebih dari 20 ribu orang.
Dalam kasus di PPU, Koalisi menduga bahwa terdapat pelanggaran prosedur pada pemberian menu di hari kejadian oleh SPPG. MBG yang dikonsumsi para korban disebut berasal dari SPPG yang kuat dugaan dikelola oleh Yayasan Bakti Benuo Taka.
Dugaan Jaringan Keluarga dan Politik
Koalisi menyatakan hasil investigasi melalui dokumen resmi Kementerian Hukum dan HAM RI menunjukkan salah satu ketua yayasan tersebut adalah Dr. Indrayani, S.Pd., M.Pd., yang juga menjabat sebagai Ketua Sayap Partai Gerindra–Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Kabupaten PPU dan Wakil Rektor II Universitas Balikpapan. Indrayani disebut merupakan istri dari Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin.
Selain itu, koalisi juga menyebut salah satu ketua yayasan lainnya adalah Putera Pramudya Sukmana yang disebut sebagai menantu Raup Muin, Ketua DPRD PPU. Raup Muin disebut merupakan adik dari Wakil Bupati PPU, dan keduanya merupakan politisi Partai Gerindra.
Terkait temuan tersebut, Koalisi menyatakan hadirnya relasi keluarga dan politik pada Yayasan SPPG tersebut, merupakan perwujudan bahwa MBG justru memperkuat kronisme atau relasi kepentingan. "Demi kepentingan politik elektoral," tutur Buyung yang berlatar aktivis lembaga advokasi publik Pokja 30 ini.
Koalisi juga menyebut minimnya transparansi terkait rincian anggaran masing-masing SPPG dan manajemen pengelolaan yang tertutup membuat publik sulit mengawasi serta mendeteksi potensi penyimpangan.
Selain itu, mereka juga berpandangan bahwa tragedi keracunan tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip perlindungan Hak atas Kesehatan dan Keselamatan Anak sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
“Kasus keracunan MBG di PPU ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap perlindungan hak-hak anak, karena Pemerintah melalui SPPG tersebut justru melakukan tindakan aktif yang mengakibatkan keracunan dan kerugian langsung bagi kesehatan dan keselamatan para anak yang menjadi korban,” ujar Buyung.
Koalisi juga menilai keberulangan kasus menunjukkan permasalahan sistemik dalam desain dan sistem penyelenggaraan MBG, mulai dari landasan hukum yang dinilai masih kabur karena hanya mengandalkan Peraturan Presiden hingga lemahnya penegakan hukum jika terjadi kasus keracunan oleh SPPG.
.jpeg)
"Hampir 29 persen anggaran pendidikan dalam APBN 2026 digeser untuk program MBG," jelasnya.
Tuntutan Penyelidikan
Selain Pokja 30, Koalisi C(EMAS) Kaltim terdiri dari LBH Samarinda, Nugal Institute, dan GMNI. Koalisi menyatakan mengutuk keras terjadinya kasus dugaan keracunan massal tersebut.
“Kami menuntut supaya seluruh pejabat terkait bertanggung jawab atas terjadinya tragedi ini, khususnya dalam rangka menjamin pemulihan hak dan kesehatan bagi para anak yang menjadi korban,” ujar Buyung.
Koalisi juga meminta Polda Kalimantan Timur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut guna mencegah keberulangan serta mewujudkan keadilan bagi para korban.
Di akhir rilisnya, Koalisi menyampaikan simpati kepada seluruh korban dan keluarga serta membuka ruang pengaduan dan bantuan hukum bagi korban keracunan MBG di Kalimantan Timur.
Seperti diwartakan sebelumnya, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menyebut insiden keracunan massal di Waru menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah.
“Kejadian di Waru sebagai peringatan bagi pemerintah kabupaten untuk lebih memperketat pengawasan agar standar keamanan pangan terjaga,” ujar Waris, Kamis (12/2), dikutip dari antara.
Ia mengatakan pemerintah daerah berupaya agar insiden serupa tidak terulang. Informasi awal, menurutnya, menyebut salah satu menu tambahan yang diambil dari luar dapur MBG diduga menjadi pemicu gangguan pencernaan.
“Boleh saja dapur penyedia menu MBG memberikan makanan dari luar dapur MBG, tapi harus benar-benar steril,” katanya.
Pemkab PPU telah memanggil pengelola SPPG untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga distribusi makanan ke sekolah. “Disarankan SPPG jangan mengambil makanan dari luar, seluruh menu MBG harus diolah langsung petugas dapur sesuai prosedur keamanan pangan,” tambah Waris.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin meminta dapur yang diduga terkait dihentikan sementara operasionalnya hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar.
“Kami tidak ingin mengambil risiko sehingga untuk sementara dapur yang diduga terkait harus dihentikan operasionalnya sampai hasil pemeriksaan laboratorium keluar,” kata Jaya di Samarinda.
Ia menegaskan pihaknya belum menyimpulkan penyebab insiden sebelum hasil uji laboratorium diterbitkan secara resmi. “Prinsipnya adalah zero accident, dari ribuan porsi yang disajikan tidak boleh ada satu pun yang menyebabkan keracunan karena keselamatan siswa adalah prioritas utama kami,” tegasnya. Program MBG di PPU ditargetkan dilayani oleh 24 SPPG. Hingga kini, sembilan dapur telah beroperasi dengan melayani sekitar 11.570 peserta didik.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait sumber pasti penyebab keluhan kesehatan yang dialami 25 peserta didik penerima manfaat Program MBG di Waru.
Kepala SPPG Kecamatan Waru Yayasan Bakti Benuo Taka, Mohammad Andi Rizky, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. “Masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab dari gejala yang dialami peserta didik itu,” ujarnya.
Petugas pemantau kesehatan dan lingkungan disebut telah melakukan identifikasi kejadian serta mengamankan sampel makanan yang tersisa untuk diserahkan kepada pihak terkait guna pemeriksaan laboratorium.
Ia menyebut seluruh proses pengadaan bahan baku dan produksi telah melalui tahapan pemeriksaan internal sebelum didistribusikan ke sekolah. Meski demikian, pengawasan disebut diperketat sambil menunggu hasil resmi pemeriksaan.
Program MBG di PPU ditargetkan dilayani oleh 24 SPPG. Hingga kini, sembilan dapur telah beroperasi dengan melayani sekitar 11.570 peserta didik.
.jpeg)
