EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Rencana pemerintah pusat membangun jalur pipa gas trans Kalimantan, sepanjang 340 kilometer dari Kaltim sampai Takisung, Kalsel mendapat penolakan dari Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.

Diketahui, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas diketahui telah meminta PT Bakrie & Brother membangun jalur pipa gas tersebut.

Baca juga: Abdurrahman dan Samkarta Resmi Jadi Anggota DPRD Kaltim

“Pembangunan pipa gas dari Kaltim ke Jawa dahulu sudah ditolak. Saya sendiri yang katakan saat itu ke DPR RI dan Presiden SBY. Sekarang ini ada lagi. Dana 500 juta US Dollar. Ini pasti saya bisa yakini, dana ini bukan dari dalam negeri. Pasti dari luar negeri,” jelas Awang, saat konfrensi pers kepada wartawan di kantor Gubernuran, Samarinda, Kamis (6/9/2018).

Awang mengaku, belum memberikan restu atas rencana tersebut. “Saya tidak buru-buru, meskipun tadi sudah dilapori Kepala Bappeda. Saya belum menyatakan iya, akan merestui ," ujar Awang.

Rencana pembangunan jalur pipa gas Kalimantan, kata Awang, menimbulkan beberapa kekhawatiran akan potensi sumber daya alam (SDA) di Kaltim yang bisa dibawa ke daerah lain, tanpa memberikan multiplayer effect yang nyata bagi Kaltim.

Awang menganggap rencana ini lebih menguntungkan pihak lain, khususnya luar negeri yang memanfaatkan kekayaan sumber gas di Bumi Etam.

“Saya yakin ini ada rencana jangka panjang yang diatur oleh pihak-pihak luar negeri, untuk mengambil gas yang besar di Kaltim. Sebab selain blok Mahakam, ada blok Ataka, blok Sanga-Sanga, blok Eastkal. Semuanya masih berpotensi hasilkan gas. Itu kekhawatiran yang pertama,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Awang, kekhawatiran yang lain yaitu, bisa saja Bontang (satu dari 6 kabupaten/kota yang akan dilewati jalur pipa gas) akan jadi seperti di Lhoksumawe, Provinsi Aceh. Disana, kata Awang, lebih dulu menerapkan proyek tersebut.

“Begitu gasnya habis, LNG-nya tutup. Pabrik pupuknya tutup, pabrik kertas juga tutup. Apa kita mau seperti itu? Itulah saya pertanyakan,” cetusnya.

Kendati demikian, penolakan Awang ini bisa saja berubah, ketika program tersebut menguntungkan masyarakat Kaltim.

Baca juga: Ketua DPRD Kaltim Masih Kaji Soal Pembentukan Pansus MYC

“Kalau hanya bangun pipa gas saja, apa yang akan untungkan masyarakat Kaltim? Kalau pipa dibangun, gas kita akan cepat keluar. Dikatakan ini (permintaan) BPH Migas. Saya belum tanya lagi ke BPH Migas,” tegasnya.

Awang mengungkapkan, menyikapi rencana tersebut pihaknya akan menggelar focus group discussion (FGD) dengan melibatkan semua stakeholder di Kaltim. FGD dilakukan untuk mencari kejelasan akan rencana BPH Migas melalui PT Bakrie & Brothers tersebut.

“Dari situ pasti banyak mereka yang menolak pembangunan pipa gas ini. Menurut saya ini tidak menguntungkan Kaltim. Saya ngeri dengan pembangunan pipa ini. Kita bisa sama seperti Lhoksumawe, yang akhirnya jadi kota mati," ucapnya.

“Saya sudah resmi menolak di era kabinet lalu. Sekarang muncul lagi BPH Migas. Kalau sampai gas dibawa ke Jawa, habis kita. Jawa memerlukan gas. Kalau pakai pipa, pasti gas lebih cepat habisnya,” tukasnya.

“Pokoknya, saya belum sepenuhnya menerima rencana pipanisasi ini. Saya akan segera laporkan ke Presiden Jokowi. Dari Menteri ESDM, pak Jonan juga tidak pernah bicara ini,” tandas Awang. (*)

Video Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Kutim Matangkan Kepengurusan

ekspos tv