Pendekatan belas kasihan dalam penanganan penyandang disabilitas mulai ditinggalkan. Dan beralih ke model pemberdayaan yang mendorong mereka terlibat penuh dalam pembangunan.
EKSPOSKALTIM - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen mengubah pola penanganan penyandang disabilitas dari sekadar charity menjadi pendekatan pemberdayaan yang inklusif dan produktif.
"Pendekatan kita tidak lagi pendekatan charity atau belas kasihan kepada mereka, tapi betul-betul pendekatan pemberdayaan agar mereka berpartisipasi dalam pembangunan," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Sabtu.
Pemerintah daerah membuka ruang luas bagi penyandang disabilitas untuk terlibat mulai dari perencanaan hingga pemantauan pembangunan tanpa diskriminasi. Penghapusan stigma ketidakberdayaan dilakukan dengan menghubungkan para penyandang disabilitas langsung ke dunia kerja.
"Kami secara intensif mendorong dunia usaha untuk mematuhi ketentuan penyiapan kuota satu persen pekerja dari kalangan penyandang disabilitas," ungkap Andi.
Dinas Sosial Kaltim juga menggandeng Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim untuk memetakan data tenaga kerja yang siap diserap pasar. Program pelatihan keterampilan yang sudah berjalan dua tahun terakhir menjadi fondasi penguatan kapasitas mereka.
Selain itu, pemerintah menyediakan paket peralatan usaha agar alumni pelatihan bisa langsung memulai usaha dan membangun kemandirian ekonomi.
Perbaikan basis data dilakukan melalui aplikasi digital Sida Bebagi yang mencatat sekitar 12.000 penyandang disabilitas di Kaltim. Validasi data dianggap penting agar pelatihan dan bantuan tidak tumpang tindih serta dapat menjangkau penerima manfaat secara bergilir setiap tahun.
"Sinergi lintas sektor antara pemerintah dan swasta diharapkan mampu mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang ramah disabilitas di Kalimantan Timur," demikian Andi.
