EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Lonjakan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) anak di Kalimantan Timur kini dipicu pola baru. Yakni, rekrutmen dan eksploitasi lewat ruang digital yang makin sulit terdeteksi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan optimistis menekan tren tersebut melalui implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kaltim, Kholid Budhaeri, mengungkapkan kecenderungan kasus kekerasan dan eksploitasi anak kini banyak bermula dari interaksi daring.

https://eksposkaltim.com/berita/kejahatan-perdagangan-anak-di-muara-jawa-kaltim-dibongkar-pemandu-lagu-14832.html

“Kecenderungan kasus pelecehan via daring marak, namun dengan ketentuan ini diharapkan dapat menekan dan mengeliminasi kasus terkait anak di lingkungan digital,” ujarnya di Samarinda, Selasa (31/3). 

Data UPTD PPA Kaltim menunjukkan, sepanjang tahun lalu pihaknya menangani lebih dari enam kasus TPPO anak. Angka ini dinilai sebagai indikasi meningkatnya ancaman, terutama karena sebagian besar korban direkrut melalui komunikasi terselubung di platform digital.

“Sebagian besar korban eksploitasi yang diselamatkan ternyata didatangkan secara ilegal dari luar daerah, dengan komunikasi terselubung secara daring,” kata Kholid.

Ia menegaskan kemudahan akses internet membuat praktik perdagangan orang tidak lagi bergantung pada lokasi fisik, melainkan bergerak lintas wilayah secara cepat dan tersembunyi.

Salah satu kasus yang mencuat adalah operasi kepolisian di sebuah kafe yang mengungkap eksploitasi anak sebagai pemandu lagu. Selain itu, operasi gabungan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menyelamatkan empat anak korban asal Sulawesi Tenggara.

Kholid menyebut anak-anak dari kelompok rentan, seperti putus sekolah dan perantau muda, menjadi target utama pelaku.

Baca juga: Muncikari Diciduk Dekat IKN

“Para pelaku umumnya menggunakan modus penipuan secara daring dengan janji pekerjaan yang tidak sesuai kenyataan,” ujarnya.

Sebagai respons, pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan melalui koordinasi lintas sektor, mulai dari penyediaan ruang aman bagi anak hingga peningkatan literasi digital.

Namun, menurutnya, tantangan terbesar tetap pada ruang digital yang sulit dikontrol, di mana anak-anak menjadi kelompok paling rentan terjebak dalam praktik eksploitasi terselubung. (ant)