Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji meminta BGN menginvestigasi seluruh dapur MBG di Kaltim menyusul kasus dugaan keracunan di Bontang yang telah dikategorikan sebagai kejadian fatal.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bontang mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya mengevaluasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah, tetapi melakukan investigasi terhadap seluruh dapur SPPG di Kaltim.
Permintaan tersebut disampaikan Seno Aji menyusul kasus MBG di Bontang yang sebelumnya membuat sejumlah penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan. Kasus itu kemudian dinaikkan statusnya oleh BGN menjadi “kejadian fatal” dan berujung pada pencopotan Kepala SPPG Bontang.
Menurut Seno, langkah evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kaltim berjalan sesuai standar dan tidak kembali menimbulkan persoalan serupa.
“Kita sangat menyayangkan adanya keracunan itu dan kita akan minta koordinator BGN untuk bisa melakukan investigasi dan perbaikan di semua dapur di Kalimantan Timur,” ungkap Seno Aji saat ditanya EksposKaltim, Jumat (14/8).
Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional Kalimantan, Paska Pakpahan, mengatakan operasional dua dapur SPPG di Bontang dihentikan sementara hingga hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan keluar.
“Sampai hasil lab sampel makanan keluar, dapur berhenti sementara. Nantinya ada koordinasi lanjutan bersama sekolah,” kata Paska usai rapat koordinasi dan evaluasi dugaan keracunan MBG di Auditorium 3 Dimensi Bontang, Selasa (11/8/2026).
Paska juga mengungkapkan adanya perubahan klasifikasi dalam penanganan kasus tersebut. Jika sebelumnya disebut sebagai ‘kejadian menonjol’ kasus itu kini dikategorikan sebagai ‘kejadian fatal’.
“Ketika ada kejadian fatal, maka secara otomatis Kepala SPPG akan dicopot,” tegasnya.
Ia menyebut keputusan pencopotan Kepala SPPG Bontang telah diarahkan langsung oleh pimpinan BGN dan saat ini tinggal menunggu proses administrasi. Selain menunggu hasil laboratorium, BGN juga melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan 26 standar operasional prosedur (SOP) untuk mengetahui titik yang diduga tidak berjalan sesuai ketentuan.
“Kami masih menunggu laporan dari lapangan. Dari situ nanti akan terlihat di bagian mana ada ketidaksesuaian dengan SOP,” jelas Paska.
.jpg)
.jpg)
