PORTAL BERITA ONLINE NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE BERANI BEDA..!! MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Krisis Lahan, Balikpapan Butuh 25 Ribu Rumah per Tahun

Home Berita Krisis Lahan, Balikpapan ...

Krisis Lahan, Balikpapan Butuh 25 Ribu Rumah per Tahun
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo (kiri) mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait (kanan) saat menyambangi perumahan subsidi. Foto: Antara

Balikpapan, EKSPOSKALTIM - Kota Balikpapan membutuhkan sekitar 25 ribu unit rumah subsidi setiap tahun. Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, Senin (19/5), dikutip dari Antara.

“Kebutuhan rumah di Kaltim mencapai 300 ribu unit per tahun,” ujarnya. “Balikpapan termasuk kota terbesar dengan kebutuhan sekitar 25 ribu rumah setiap tahun.”

Program Rumah Subsidi ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mampu membeli rumah komersial. Harga rumah subsidi di Balikpapan saat ini sekitar Rp180 juta per unit.

Pembiayaan difasilitasi pemerintah lewat Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), menyasar pasangan suami istri dengan penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan.

Tantangan utama penyediaan rumah subsidi adalah keterbatasan lahan dan kenaikan harga tanah yang terus melambung. “Jika harga lahan sudah melampaui batas, pembangunan rumah subsidi tidak mungkin dilakukan,” jelas Bagus.

Selain itu, seleksi kelayakan kredit sepenuhnya menjadi wewenang perbankan. MBR harus lolos verifikasi bank agar KPR dapat disetujui dan pembangunan dilanjutkan.

Pengembang swasta tetap menjadi motor utama pembangunan rumah MBR, namun dukungan pemerintah, terutama dalam proses perizinan, sangat dibutuhkan. “Kami siap membantu agar pengembang bisa fokus membangun,” tegas Bagus.

Pembangunan rumah subsidi adalah bagian dari upaya nasional memenuhi kebutuhan perumahan yang tinggi. Presiden menargetkan tiga juta rumah per tahun secara nasional, dan daerah harus siap menyambut target ini, tambahnya.

Balikpapan saat ini menghadapi krisis lahan untuk pembangunan perumahan akibat keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan hunian.

Asal tahu saja, hanya sekitar 20% lahan yang tersedia untuk permukiman, menyebabkan harga tanah melonjak dan sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal dan mengatur pertumbuhan kawasan secara terarah untuk mengatasi masalah ini. Meski tantangan besar masih ada, kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat diharapkan mampu menghadirkan solusi berkelanjutan.


Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%
Sebelumnya :
Berikutnya :