Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada tahun 2025 sejatinya adalah sebuah prestasi di tengah kelesuan global. Namun angka ini sekaligus menjadi lonceng pengingat bahwa kita sedang berjalan di tempat dalam jebakan pertumbuhan yang medioker.
Oleh Baratadewa Sakti P
JIKA ambisi menuju Indonesia Emas 2045 ingin tetap relevan, target pertumbuhan delapan persen bukan lagi sekadar retorika politik, melainkan kebutuhan eksistensial untuk meloloskan diri dari middle income trap.
Tantangan utamanya ada pada trilema anggaran: kebutuhan belanja besar untuk infrastruktur dan kesejahteraan, menjaga defisit agar tetap aman, serta ruang pajak yang terbatas agar rakyat tidak terbebani.
Menghadapi hal ini, Indonesia memerlukan resep ekonomi yang lebih berani, sebuah manifestasi "Soemitronomiks" modern yang mampu mengorkestrasi seluruh komponen Produk Domestik Bruto secara terukur.
Pembedahan terhadap rumus fundamental PDB = C + I + G + (X - M) memberikan peta jalan yang jelas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Variabel pertama, konsumsi rumah tangga (C). Konsumsi rakyat tidak akan naik jika mereka masih terjebak utang konsumtif.
Di sinilah urgensi memutus rantai pinjaman daring yang destruktif menjadi langkah fundamental. Transformasi dari perilaku konsumsi berbasis utang menuju kemandirian sipil melalui literasi keuangan keluarga yang kokoh adalah fondasi utama.
Masyarakat harus didorong untuk mengadopsi kerangka pengambilan keputusan yang menjaga lima pilar utama: agama, kehidupan, keturunan, akal, dan harta. Dengan terjaganya pilar-pilar ini, konsumsi yang tercipta bukan lagi sekadar belanja impulsif yang menguntungkan platform asing, melainkan konsumsi produktif yang menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat daya tahan domestik terhadap gejolak global.
Variabel kedua, investasi (I). Investasi seringkali terhambat oleh kredit menganggur di perbankan nasional.
Perbankan Indonesia harus bertransformasi menjadi pure intermediary sejati yang tidak hanya pasif menunggu nasabah, tetapi aktif menjemput bola dan melakukan mitigasi risiko yang lebih cerdas.
Salah satu hambatan utama investasi di sektor UMKM adalah lemahnya akuntabilitas keuangan yang membuat mereka sulit mengakses permodalan. Solusinya adalah standardisasi model pelaporan keuangan yang mampu menyajikan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara otomatis dan sederhana bagi pelaku usaha mikro.
Ketika UMKM menjadi bankabel, aliran investasi akan mengalir deras ke sektor riil, menciptakan lapangan kerja yang luas, dan memberikan efek pengganda yang jauh lebih besar daripada sekadar investasi di pasar modal yang spekulatif.
https://eksposkaltim.com/berita-16282-tanah-bergerak-sinkhole-dan-creeping-sebagai-alarm.html
Dalam konteks keadilan produktif, instrumen keuangan syariah seperti wakaf saham sementara dapat menjadi terobosan untuk memperkuat kepemilikan aset di tangan pekerja.
Dengan mengintegrasikan wakaf saham dalam struktur korporasi, kita tidak hanya mendorong investasi yang berkelanjutan tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati secara merata oleh mereka yang berada di garis depan produksi. Ini adalah antitesis dari kapitalisme predator yang selama ini memperlebar jurang ketimpangan.
Selain itu, sinkronisasi antara koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dijadikan ujung tombak untuk menggerakkan ekonomi dari pinggiran. Desa mandiri yang mampu mengelola potensinya sendiri secara profesional akan menjadi mesin pertumbuhan baru yang mampu mendesentralisasikan PDB sehingga tidak lagi hanya bertumpu pada pulau Jawa.
Variabel Belanja Pemerintah (G) harus dinavigasi dengan ketajaman yang luar biasa melalui semangat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi bukan berarti pemotongan anggaran yang membabi buta, melainkan pengalihan belanja dari pos seremonial yang tidak produktif menuju penguatan sektor-sektor strategis seperti kedaulatan pangan.
Pembentukan holding pangan yang solid adalah warisan ekonomi terpenting bagi generasi mendatang. Kita harus belajar dari tren global di mana tokoh-tokoh besar mulai berinvestasi secara masif di sektor pertanian.
Indonesia, dengan kekayaan agrarisnya, harus mampu mentransformasi sektor pertanian dari cara tradisional menuju korporatisasi pertanian modern yang efisien. Kedaulatan pangan bukan hanya soal perut, tetapi juga soal menjaga stabilitas harga domestik yang secara langsung akan melindungi daya beli masyarakat dari inflasi pangan.
Sementara itu, untuk memperkuat variabel Net Ekspor (X - M), penguatan nilai tukar rupiah harus dilakukan secara fundamental melalui hilirisasi dan diversifikasi produk ekspor. Kita tidak boleh lagi merasa puas hanya dengan menjual kekayaan alam mentah.
Strategi ini harus didukung oleh kualitas layanan publik yang efisien dan biaya logistik yang kompetitif. Penghematan biaya layanan melalui digitalisasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi akan menjadi insentif non-fiskal yang sangat kuat bagi para eksportir.
Rupiah yang stabil bukan didapat dari intervensi pasar uang semata, melainkan dari neraca perdagangan yang sehat dan kemandirian industri dalam negeri yang mampu mensubstitusi barang impor secara berkualitas.
Menggabungkan dua mesin penggerak ekonomi; sektor swasta yang lincah dan negara yang hadir sebagai penjamin keadilan, adalah kunci utama untuk mencapai target delapan persen.
Strategi "dua mesin" ini memungkinkan terciptanya pertumbuhan yang tinggi sekaligus pemerataan yang nyata. Stabilitas nasional yang dinamis hanya akan terwujud jika setiap warga negara merasakan manfaat langsung dari kenaikan angka PDB di atas kertas.
Pertumbuhan ekonomi yang sejati harus mampu melindungi keberlangsungan masa depan bangsa, menjaga akal sehat masyarakat dari informasi menyesatkan, serta memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap kesejahteraan yang bermartabat.
Pada akhirnya, keluar dari pusaran trilema anggaran membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan sulit namun tetap membumi. Lompatan dari 5,11 persen menuju delapan persen memang nampak bombastis, namun ia sangat realistik jika seluruh instrumen ekonomi diarahkan pada penguatan fundamental rakyat dan efisiensi birokrasi yang radikal.
Dengan mengintegrasikan kemandirian sipil, optimalisasi intermediasi perbankan, kedaulatan pangan melalui sinergi desa, dan efisiensi belanja negara, Indonesia akan memiliki napas baru untuk berlari kencang.
Ini bukan sekadar soal angka statistik, melainkan sebagai pembuktian bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri menuju masa depan yang lebih gemilang dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.
*) Penulis adalah Praktisi Keuangan Keluarga & Pendamping Keuangan Bisnis UMKM
