Paser, EKSPOSKALTIM - Muara Kate, sebuah dusun kecil di Desa Muara Langon, Kabupaten Paser, mendadak jadi sorotan nasional setelah dua warganya menjadi korban serangan brutal dan dikunjungi oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Russel (60) ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka di leher dan dada, sementara Anson (55) ditemukan dalam kondisi kritis. Keduanya tengah berjaga malam di posko penolakan truk tambang yang melintasi jalan negara. Peristiwa terjadi pada dini hari, 15 November 2024.

Posko yang mereka dirikan bukan tempat konflik bersenjata, melainkan simbol perlawanan damai. Selama berbulan-bulan warga Muara Kate dan desa sekitar mempertahankan hak mereka atas keselamatan dan ketenangan.

Sejak PT Mantimin Coal Mining (MCM) menggunakan jalan nasional sebagai jalur hauling batu bara, lebih dari seribu truk melintasi jalan itu setiap hari. Jalan rusak, udara berdebu, suara bising tanpa henti, dan nyawa menjadi taruhan.

Sebelum tragedi di posko, dua kecelakaan maut terjadi. Ustaz muda bernama Teddy yang baru saja menikah tewas tertabrak truk tambang di Batu Kajang pada Mei 2024. Menyusul, Pendeta Veronika dilindas truk saat menanjak pulang dari pelayanan pada Oktober. Namun kematian Russel adalah puncak ledakan keresahan warga. Bagi mereka, ini bukan kecelakaan. Tapi ini pembiaran.

Polisi menyatakan telah memeriksa lebih dari 20 saksi, tapi hingga tujuh bulan berlalu, belum satu pun tersangka ditetapkan. Sementara itu, warga yang tergabung dalam berbagai aksi damai terus menuntut pengusutan kasus, penutupan jalur hauling, dan pencabutan izin MCM.

Aksi puncak terjadi pada 15 April 2025 di Kantor Gubernur Kaltim, bertepatan 150 hari tragedi. Dalam aksi itu, warga menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, usut pelaku pembunuhan, hentikan hauling di jalan umum, dan cabut izin tambang.

Di balik peristiwa berdarah ini, muncul dugaan keterlibatan aktor-aktor kekuasaan. Sejumlah video dan dokumen menunjukkan adanya pertemuan informal antara aparat desa dan perwakilan perusahaan tambang. PT MCM bahkan disebut menyertakan surat dukungan dari Dewan Adat Dayak dan Kesultanan Paser saat melobi Bupati Paser untuk izin penggunaan jalan negara. Namun, belakangan surat dukungan itu dibantah keras oleh DAD.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebut MCM meraup untung triliunan rupiah dari aktivitas hauling lewat jalur nasional selama 18 bulan terakhir.

“Sejak September 2023 hingga Januari 2025, diperkirakan keuntungan mencapai 94 juta USD atau sekitar Rp1,5 triliun. Sekitar 75% batubara MCM dikirim lewat jalur Kaltim, sisanya Kalimantan Selatan,” kata Dinamisator JATAM Kaltim, Mareta Sari.

Tanpa membangun jalan hauling sendiri, perusahaan menghemat biaya logistik ratusan miliar rupiah, sementara risiko sosial dan ekologis ditanggung warga.

Kasus ini akhirnya sampai ke Jakarta. Mei Christy, tokoh perempuan Dayak, melaporkan langsung ke staf Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut tragedi Muara Kate sebagai simbol kegagalan negara melindungi rakyatnya.

Laporan itu akhirnya berbuah kunjungan langsung. Pada 15 Juni 2025, Wakil Presiden Gibran datang ke Kabupaten Paser dan menyempatkan diri meninjau lokasi posko yang kini sudah dibongkar. "Sudah, ibu-ibu jangan turun lagi ke jalan, itu berbahaya," kata Gibran.

Selanjutnya, dalam pertemuan tertutup dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wapres Gibran membahas penyelesaian konflik tambang dan meminta penegakan hukum yang adil atas kasus Muara Kate. Kunjungan ini diikuti rapat terbatas antara Gibran dan Rudy di Sekretariat Wapres, Senin membahas penyelesaian permanen atas konflik jalan hauling dan nasib warga terdampak.

Kehadiran Wapres Gibran memberikan harapan baru bagi warga. Namun mereka tetap waspada. “Kami sudah terlalu sering dijanjikan. Yang kami butuhkan sekarang bukan pidato, tapi truk berhenti lewat, dan pelaku pembunuhan diadili,” kata seorang warga dalam percakapan dengan EksposKaltim.