EKSPOSKALTIM, Jakarta - Realisasi transfer APBN ke Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 2025 mencapai Rp40,2 triliun atau 95,05 persen dari pagu, dengan dana bagi hasil (DBH) menjadi porsi terbesar dan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Realisasi transfer ke daerah (TKD) dari APBN ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp40,2 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim Kementerian Keuangan Edih Mulyadi mengatakan angka tersebut setara 95,05 persen dari total pagu Rp42,3 triliun.

"Realisasi transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp40,2 triliun ini tercapai 95,05 persen dari total pagu sebesar Rp42,3 triliun," ujar Edih di Samarinda, dikutip media ini dari antara, Sabtu (15/2). 

Dari total tersebut, penyaluran dana didominasi dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp30,74 triliun. Selain itu terdapat dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp6,18 triliun, dana alokasi khusus (DAK) non-fisik Rp2,41 triliun, DAK fisik Rp148,78 miliar, dana insentif daerah (DID) Rp59,48 miliar, serta dana desa Rp657,67 miliar.

BACA JUGA Danantara Ambil Alih Proyek PLTSa Samarinda

Edih menyatakan kebijakan TKD 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal, memperkuat penggunaan dana alokasi umum dan instrumen lainnya, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Selain itu, TKD juga difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor prioritas seperti infrastruktur, pengembangan pertanian, dan pariwisata.

"Kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara itu, kinerja belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga di Kaltim sepanjang 2025 mencapai Rp63,4 triliun atau 95,77 persen dari pagu anggaran.

Realisasi tersebut didominasi belanja modal sebesar Rp16,04 triliun yang digunakan untuk penyelesaian berbagai proyek infrastruktur strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN), baik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) maupun sekitarnya.

"Kemudian ada pula untuk belanja pegawai yang terealisasi senilai Rp3,86 triliun, belanja barang terealisasi sebesar Rp3,3 triliun, dan bantuan sosial tercatat senilai Rp10,74 miliar," ujar Edih.