EKSPOSKALTIM.COM, Bontang – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengatakan penambahan gaji bagi tenaga horor merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap kinerja honorer yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari itu, politisi Partai Gerindra itu mengapresiasi rencana Pemkot Bontang untuk menaikkan gaji tenaga honorer, guru pesisir, dan dokter senior.

 “Saya setuju-setuju saja kalau pemerintah mau naikkan gaji honorer, itu berkaitan dengan kinerjanya,” ujarnya, Sabtu (29/4/2023).

Meski demikian, Ia meminta pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian atau berhitung secara matang sebelum mewujudkan rencana tersebut.

“Ini mungkin juga sudah dalam pengamatan pemerintah sejak lama dan APBD juga naik. Jadi pemerintah harus juga lakukan kajian minimal analisa beban kerja yang jadi patokan dasar sebagai tolak ukur menaikkan gaji honorer yang perlu difikirkan dari sisi kesejahteraan sebagai perlindungan sosial,” timpalnya.

Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah menambah tunjangan dan uang transportasi bagi tenaga honorer yang ada di wilayah pesisir.

“Contohnya, honorer di pesisir Gusung dan Malahing pasti berbeda beban kerjanya dengan honorer yang di kota. Apalagi dilihat dari kesulitan akses mereka ke sana pasti berbeda,” imbuhnya.

Sementara itu, berkaitan dengan nominal tambahan gaji ini menurut AH pemerintah harus melihat kemampuan keuangan daerah. Misalnya, jika kenaikan gaji menggunakan APBD yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) maka pemerintah harus menghitung secara cermat dan seksama. Berbeda jika pemerintah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Angka PAD sudah dapat diprediksi, karena pemkot sendiri yang memungut dan mengontrolnya.

“Karena kalau dari DBH ini nominal nya tidak tentu setiap tahunnya, bisa saja tahun ini banyak tapi belum tentu tahun depan banyak lagi. DBH itu kan bergantung pada pembagian dari pemerintah pusat, yang mendapatkan setoran dari perusahaan di Bontang. Jadi angkanya tidak bisa dipastikan,” terangnya. (adv)