Bontang, EKSPOSKALTIM – Pemerintah Kota Bontang mewacanakan penarikan pendapatan dari sektor parkir di kawasan wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, rencana itu menuai keluhan dari warga Bontang Kuala, salah satu destinasi wisata andalan kota.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menyatakan pihaknya tengah mengatur agar seluruh titik wisata dikenai pungutan pajak daerah, termasuk parkir. Ia menilai langkah ini dapat menambah pemasukan daerah sekaligus melibatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan.
“Jadi begini, semua tempat wisata insyaallah akan kita atur untuk pajak daerahnya. Nanti akan kita diskusikan dengan komponen masyarakat, seperti di Bontang Kuala,” ujarnya kepada Ekspos Kaltim, Selasa (2/7).
Namun, warga Bontang Kuala menilai penarikan retribusi parkir tidak disertai pembenahan layanan dasar. Yusuf, salah satu warga, mengaku kecewa karena Dinas Perhubungan tak pernah hadir langsung memantau kondisi di lapangan.
“Dishub tidak memperhatikan Bontang Kuala. Tidak turun ke lapangan, tidak ada penunjuk arah, tidak jelas pintu masuk-keluar, jarak antar kendaraan pun semrawut. Selama ini mereka tutup mata,” kata Yusuf.
Ia juga menyoroti skema penarikan parkir yang dianggap tidak logis dan tanpa evaluasi. “Parkir itu seharusnya ditarik saat pengunjung keluar, bukan saat masuk. Sekarang jebol terus. Empat orang digaji Dishub satu juta per bulan cuma buat narik retribusi, tapi kondisi dalam tidak pernah dicek,” jelasnya.
Wakil Wali Kota mengakui pentingnya pelayanan publik di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan. Menurutnya, tugas pemerintah adalah menjamin infrastruktur, keselamatan, ketentraman dan lainnya saat banyak orang berkunjung. "Dari situ bisa kita kerjasamakan,” katanya.
Adapun titik wisata yang masuk dalam rencana distribusi PAD adalah Pulau Beras Basah, Malahing, Tihi-Tihi, Gusung, dan Selangan. Pemkot akan meminta dinas terkait untuk melakukan survei sebelum menetapkan tarif.
“Setelah semua disurvei, baru kita putuskan tarif pajak daerahnya. Tapi akan dihitung juga dari aspek PAD dan keterlibatan masyarakat di semua titik itu,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Dinas Perhubungan belum merespons permintaan konfirmasi dari media
