Bontang, EKSPOSKALTIM - Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, memberi pengarahan pada Pembekalan Lanjutan Enumerator Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Berbasis Geospasial, Rabu malam (8/10/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota. Kegiatan ini diikuti 150 enumerator dari 15 kelurahan.

Acara yang digelar Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Bontang ini merupakan lanjutan dari pembekalan sebelumnya pada 30 September 2025. Hadir Kepala Dinas Sosial Toetoek Pribadi Ekowati, Sekretaris Dinsos Muhtar, serta perwakilan Bapperida Muji Esti Wahyudi.

Dalam arahannya, Agus Haris menegaskan pentingnya pendataan akurat sebagai dasar kebijakan pengentasan kemiskinan.
“Tujuan pendataan ini adalah mengumpulkan data akurat tentang kondisi sosial ekonomi warga agar program bantuan dan pemberdayaan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan meliputi indikator Kementerian Sosial dan asesmen lapangan. “Target pemerintah adalah nol kemiskinan di Bontang pada 2029. Ini bisa dicapai melalui intervensi APBD, CSR perusahaan, serta dukungan lembaga zakat dan sosial,” katanya.

Agus menekankan pendataan harus obyektif, transparan, dan partisipatif. Enumerator wajib memegang kuesioner dan menyampaikan hasil faktual, bukan asumsi. “Pengisian data dilakukan manual dan digital agar valid dan tepat waktu. Data ini akan jadi dasar kebijakan sosial dan intervensi lintas pihak,” tambahnya.

Dalam sesi diskusi, ia meminta enumerator bekerja serius, teliti, dan disiplin. Tiga peserta diminta mempraktikkan langsung cara kerja enumerator di lapangan.
“Kejujuran enumerator sangat penting. Data valid hanya jika sistem manual dan geospasial sinkron. Tujuan akhirnya satu data kemiskinan yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Agus menutup pengarahan dengan optimisme bahwa dengan kerja keras bersama, Bontang bisa mencapai target bebas kemiskinan pada 2029.