Samarinda, EKSPOSKALTIM – Pemerintah menyiapkan langkah serius menghadapi ancaman pengangguran massal yang bisa muncul akibat peralihan dari energi fosil ke energi baru terbarukan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menyusun peta jalan ketenagakerjaan komprehensif untuk mengantisipasi dampak sosial-ekonomi transisi energi, terutama di daerah penghasil batu bara seperti Kalimantan Timur.
“Ketika kita bicara ketenagakerjaan, kita tidak hanya bicara satu sektor. Pekerjaannya boleh hilang, tapi orang yang bekerja tidak boleh,” kata Direktur Ketenagakerjaan Bappenas RI, Nur Hygiawati Rahayu, di Samarinda, Rabu (15/10).
Menurut Yuke—sapaan akrabnya—transisi energi merupakan keniscayaan yang tak bisa dihindari. Sebagai negara pengekspor batu bara, Indonesia akan ikut terdampak ketika negara tujuan mulai mengurangi impor komoditas tersebut.
Karena itu, Bappenas menyiapkan kebijakan jangka panjang dalam RPJPN dan RPJMN untuk menciptakan permintaan tenaga kerja baru di sektor ekonomi hijau. Dari sisi suplai, penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi akan diarahkan agar selaras dengan jenis pekerjaan baru di industri berkelanjutan.
Pemerintah juga diminta menyiapkan ekosistem pendukung, regulasi yang kuat, data tenaga kerja hijau oleh BPS, standar kompetensi, hingga insentif bagi dunia usaha.
Ia menekankan pemerintah daerah seperti Kaltim perlu memiliki peta rinci tentang kapan dan di sektor mana pengurangan tenaga kerja akan terjadi, agar pelatihan alih keterampilan bisa dilakukan lebih awal.
“Strategi ini penting untuk menyeimbangkan antara terciptanya pekerjaan baru dan hilangnya pekerjaan lama akibat disrupsi teknologi dan percepatan pembangunan berkelanjutan,” ujar Yuke.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya meninggalkan ketergantungan pada batu bara dan gas alam menuju energi terbarukan.
Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menyebut, arah transisi energi sudah dicanangkan sejak 15 tahun lalu dan kini diperkuat seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menargetkan nol emisi.
“Transformasi ekonomi dan energi telah lama digaungkan, namun butuh komitmen kuat seluruh pihak untuk memastikan implementasinya di lapangan,” ujar Sri saat membuka Indonesia Sustainable Energy Week 2025 di Hotel Mercure Samarinda, Senin (13/10).
Kaltim yang selama ini dikenal sebagai lumbung minyak, gas, dan batu bara mulai beralih ke sumber energi ramah lingkungan. Sejumlah industri kelapa sawit kini memanfaatkan cangkang dan limbah cair (POME) untuk pembangkit listrik, sementara proyek PLTS telah berjalan di beberapa wilayah terpencil.
Sri menambahkan Kaltim juga memiliki potensi besar energi dari tenaga air dan angin. “Potensi ini sangat terbuka untuk dikembangkan. Kaltim tidak kekurangan sumber daya, hanya perlu konsistensi kebijakan dan dukungan investasi,” katanya.
