Perseteruan Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda soal pengalihan pembiayaan BPJS dinilai PRIMA sebagai potensi rivalitas politik, di tengah nasib puluhan ribu warga yang bergantung pada kepesertaan PBI.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot Samarinda) terlibat perseteruan di ruang publik terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Ketegangan ini dipicu oleh kebijakan pengalihan beban pembiayaan kepesertaan dari Pemprov Kaltim ke Pemkot Samarinda. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim tertanggal 5 Maret 2026.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW PRIMA) Kalimantan Timur, Udin Rizky, menilai perseteruan ini terindikasi sebagai bentuk rivalitas politik menuju kontestasi 2029. Hal tersebut ia sampaikan melalui rilis tertulis pada Sabtu, 11 April 2026.
"Saya kecewa dengan sikap elite politik daerah yang justru lebih senang berpolemik demi 'pansos' (panjat sosial) daripada mencari jalan keluar konkret bagi 49.732 jiwa warga yang nasib kesehatannya bergantung pada alokasi PBI BPJS tersebut," ujar Udin.
Menurut Udin, polemik akibat pengalihan pembiayaan ini seharusnya tidak perlu terjadi dan harus segera diakhiri. Ia menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan abai, padahal pemerintah pusat tengah berupaya keras memperluas akses jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara.
"Sebagai Ketua Partai PRIMA Kaltim, saya mendesak Pemprov dan Pemkot Samarinda untuk berhenti berdebat di media sosial. Fokus utama seharusnya adalah memastikan kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu segera aktif kembali," tegasnya.
Lebih lanjut, Udin Rizky menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan komunikasi dengan Pemerintah Pusat guna mengakhiri kebuntuan ini. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan staf di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memfasilitasi solusi bagi kedua belah pihak.
"Kami ingin terjalin sinergi dan kolaborasi. Jangan sampai nasib puluhan ribu warga miskin di Samarinda terus dikorbankan akibat ego dan polemik para elite," pungkas Udin.
Sebelumnya, Pemkot Samarinda menilai rencana pelimpahan iuran JKN sebagai unfunded mandate karena tidak disertai skema pembiayaan dan mekanisme transisi yang jelas. Kebijakan tersebut juga dipersoalkan karena mengembalikan tanggungan sekitar 49 ribu peserta yang sebelumnya merupakan program inisiatif Pemprov Kaltim sejak 2019.
Selain itu, Pemkot menilai kebijakan berpotensi cacat prosedural karena hanya disampaikan melalui surat administratif tanpa kajian fiskal dan analisis dampak, sehingga meminta penundaan hingga aspek legalitas dan kesiapan anggaran terpenuhi.
.jpeg)
