EKSPOSKALTIM, Samarinda - Kelompok Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT) menyoroti sejumlah isu sensitif dalam tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari dugaan penggunaan APBD di Harum Resort hingga isu politik dinasti.
Aspirasi tersebut diklaim akan dibawa langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui permohonan audiensi yang telah disampaikan ke lingkaran Istana.
Inisiator MPKT Harbiansyah Hanafiah mengatakan surat resmi permohonan audiensi telah disampaikan melalui keponakan Presiden Prabowo, Budi Satrio Djiwandono, saat melakukan kunjungan kerja di Balikpapan.
“Surat telah kami sampaikan ke Pak Budi Satrio untuk diteruskan kepada Presiden RI,” ujar Harbiansyah di Samarinda, ditulis Senin (11/5).
Forum yang terdiri dari tokoh akademisi, mantan birokrat, pengusaha hingga tokoh olahraga daerah itu mengaku ingin menyampaikan aspirasi dan keprihatinan terkait kondisi sosial politik serta tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur saat ini.
Menurut Harbiansyah, terdapat empat poin utama yang menjadi sorotan MPKT. Salah satunya terkait transparansi penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak sesuai skala prioritas pembangunan.
Ia menyinggung adanya dugaan penggunaan APBD untuk menjamu tamu di Harum Resort yang disebut terkait keluarga Gubernur Kaltim.
“Masyarakat menilai sejumlah kebijakan justru menguras anggaran daerah yang seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Selain itu, MPKT juga menyoroti dugaan praktik politik dinasti melalui penempatan kerabat dekat gubernur pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan maupun nonpemerintahan.
“MPKT menilai hal ini berpotensi melanggar UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN,” ujar Harbiansyah.
Poin lain yang turut disorot ialah minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan strategis di daerah.
Keberadaan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) juga disebut menjadi perhatian karena dinilai memicu pemborosan anggaran hingga memunculkan gugatan hukum terkait keabsahan surat keputusan pembentukannya.
Selain itu, MPKT juga menyinggung munculnya gelombang aksi demonstrasi di daerah yang memunculkan desakan penggunaan hak angket maupun interpelasi DPRD terhadap pemerintah provinsi.
Harbiansyah meminta Pemerintah Provinsi Kaltim kembali memfokuskan arah pembangunan pada kepentingan masyarakat luas.
Ia juga mendesak DPRD Kaltim memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara tegas demi menjaga marwah demokrasi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono berkunjung ke Samarinda pada Jumat (8/5/2026). Dalam kesempatan itulah, warga menitipkan surat untuk Presiden Prabowo Subianto yang berisi sejumlah catatan terhadap kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Kelompok masyarakat tersebut menyoroti beragam isu, mulai dari dugaan praktik KKN, politik dinasti, keberadaan TAGUPP, polemik Bankaltimtara, hingga rencana renovasi Kantor Gubernur dan rumah jabatan gubernur yang disebut bernilai Rp25 miliar. Mereka juga meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi terhadap sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim yang dianggap bermasalah.
Menanggapi penyerahan surat tersebut, Budisatrio menyatakan akan meneruskan aspirasi warga kepada Presiden Prabowo Subianto. “Saya hormat sama teman-teman. Karena dalam alam demokrasi bisa menyampaikan aspirasi dengan tenang dan damai. Intinya Kaltim harus kondusif,” ujar Budisatrio.
.jpg)
