EKSPOSKALTIM, Sangatta - Kutai Timur menargetkan penurunan angka stunting secara bertahap dari 26,9 persen pada 2024 menjadi 19,38 persen pada 2029. Target tersebut ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dengan penguatan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan sebagai salah satu strategi utama.
Plh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Timur, Yuriansyah T, mengatakan pelayanan KB pascapersalinan menjadi salah satu intervensi penting dalam menekan risiko stunting melalui pengaturan jarak kehamilan yang lebih ideal.
“Pelayanan KB pascapersalinan menjadi salah satu intervensi penting dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi melalui pengaturan jarak kehamilan yang ideal untuk menghindari stunting,” ujarnya di Sangatta, ditulis Jumat (22/5).
Dalam peta target RPJMD, penurunan stunting Kutai Timur dirancang berlangsung bertahap setiap tahun. Pada 2025 ditargetkan turun menjadi 25,35 persen, kemudian 23,7 persen pada 2026, 22,16 persen pada 2027, 20,72 persen pada 2028, hingga akhirnya mencapai 19,38 persen pada 2029.
Untuk mengejar capaian tersebut, pemerintah daerah menggerakkan berbagai program lintas sektor, mulai dari layanan kesehatan dasar, edukasi keluarga, hingga penguatan peran kader di lapangan.
Upaya itu melibatkan posyandu, puskesmas, kader KB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta sejumlah organisasi seperti PKK dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Unsur TNI melalui Kodim 0909 Kutai Timur juga turut dilibatkan dalam kegiatan edukasi masyarakat.
Salah satu program yang terus diperkuat adalah Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (Genting), yang dipadukan dengan sosialisasi Keluarga Berencana pascapersalinan kepada pasangan usia subur.
Menurut DP2KB Kutai Timur, penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan menyeluruh yang mencakup kesehatan, pola asuh, sanitasi lingkungan, hingga edukasi 1.000 hari pertama kehidupan.
“Tanggung jawab penanganan stunting tidak bisa dilakukan hanya dari satu sisi, tetapi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Yuriansyah.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat 9.945 akseptor KB pascapersalinan di Kutai Timur. Pemerintah berharap jumlah tersebut terus meningkat seiring perluasan edukasi dan akses layanan di fasilitas kesehatan. (ant)
Melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai unsur, pemerintah daerah mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga sebagai bagian dari upaya jangka panjang menekan angka stunting.
.jpg)