Kesbangpol Samarinda mulai menyosialisasikan Survei Indeks Harmoni Indonesia 2026 yang berlangsung hingga pertengahan Juli. Partisipasi warga dinilai penting karena hasil survei akan menjadi bagian dari pemetaan kondisi sosial masyarakat Indonesia.
EKSPOSKALTIM, Samarinda — Pemerintah mulai menempatkan isu kerukunan sebagai indikator penting dalam pembangunan. Bukan lagi sekadar konsep normatif, tingkat keharmonisan masyarakat kini diukur melalui instrumen resmi negara yang hasilnya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional.
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHal) Tahun 2026 yang berlangsung pada 17 Juni hingga 17 Juli 2026.
Survei tersebut merupakan agenda nasional yang digelar berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memotret kondisi nyata hubungan sosial masyarakat Indonesia.
Kepala Kesbangpol Samarinda, Yosua Laden, menjelaskan bahwa pelaksanaan IHal memiliki dasar yang jelas dari pemerintah pusat dan diberlakukan secara nasional sebagai instrumen pengukuran tingkat keharmonisan masyarakat.
“Acuannya dari surat Kemendagri, dan ini berlaku nasional,” ujarnya Rabu (25/6/2026).
Berbeda dengan survei administratif pada umumnya, IHal dirancang untuk menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai fondasi penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Pengukuran dilakukan terhadap empat dimensi utama yang dianggap merepresentasikan kualitas kehidupan masyarakat, yakni konomi dengan bobot 30 persen, keberagaman 25 persen, sosial 23 persen, dan budaya 22 persen.
Data yang terkumpul nantinya tidak hanya menggambarkan kondisi sebuah daerah, tetapi juga menjadi bagian dari pemetaan tingkat harmoni masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
“Sebab itu partisipasi publik menjadi faktor krusial dalam menentukan kualitas hasil pengukuran ini,” kata Yosua.
Kesbangpol Samarinda sendiri memilih pendekatan kolaboratif untuk memperluas jangkauan responden. Mengingat metode yang digunakan adalah self survey atau pengisian mandiri, pemerintah daerah berupaya memastikan informasi mengenai survei tersebut menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Langkah kami menyebarluaskan kepada mulai dari organisasi masyarakat (ormas), organisasi keagamaan, dinas dan badan, camat dan lurah, termasuk ketua RT, LPM, serta PKK kecamatan dan kelurahan,” sebutnya.
Meski tak menjelaskan secara rinci seluruh butir pertanyaan yang terdapat dalam instrumen survei, Yosua memastikan seluruh poin pengukuran telah terintegrasi dalam sistem yang disiapkan pemerintah pusat.
Hasil survei nantinya tidak berhenti pada laporan statistik, melainkan akan menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan.
Karena itu, Kesbangpol Samarinda mengimbau masyarakat untuk tidak memandang survei ini sebagai formalitas belaka. Setiap jawaban yang diberikan warga akan menjadi bagian dari basis data yang digunakan dalam penyusunan strategi pembangunan di berbagai sektor.
“Masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengisi survei, karena ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi bidang ekonomi, sosial dan kebangsaan,” pungkasnya.
.png)
.jpeg)