EKSPOSKALTIM, Samarinda – Komisi IV DPRD Samarinda memberikan catatan terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda. Dalam agenda pertemuan belum lama ini yang membahas progres semester pertama tahun 2026, dewan menyoroti ketimpangan realisasi anggaran yang dinilai belum optimal.

“Realisasi anggaran hingga pertengahan tahun ini baru menyentuh angka 21 persen,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie.

Meskipun secara administratif progres tersebut masih berada dalam koridor yang dianggap aman jika mengacu pada pola tahunan, Novan menemukan anomali yang cukup krusial.

BACA JUGA Parkir Berlangganan Mau Diperluas di Samarinda, DPRD: Warga Jangan Cuma Jadi Mesin PAD

Politikus Partai Golkar itu menyoroti adanya sejumlah bidang, baik di sektor pendidikan maupun kebudayaan, yang mencatatkan realisasi anggaran nol persen. Hal ini memicu kritik dari pihak legislatif, mengingat minimnya aktivitas yang dijalankan pada bidang-bidang tersebut.

"Kalau kita bicara efisiensi hari ini, harusnya minimal mereka punya kegiatan yang ditunjang dengan anggaran. Walaupun tidak besar, tapi harusnya ada," tegas Novan.

Lebih lanjut, ia memberikan argumen mengenai paradoks efisiensi yang sedang terjadi. Menurutnya, membiarkan bidang tanpa kegiatan adalah bentuk pemborosan terselubung.

"Kalau mau bicara efisiensi, ya otomatis malah terjadi pemborosan; kita bayar gaji, tapi tidak ada kegiatan di bidang tersebut," imbuhnya.

BACA JUGA DPRD Samarinda Skeptis Ancaman Pecat ASN Hentikan Kecurangan SPMB 2026

Selain mengevaluasi kinerja tahun berjalan, pertemuan sebelumnya juga difokuskan pada pemetaan rencana kerja tahun anggaran 2027. Novan menegaskan bahwa Komisi IV akan bersikap selektif dalam melakukan kurasi program.

Pihaknya berencana memilah secara cermat program-program mana saja yang memiliki urgensi tinggi dan layak masuk dalam skala prioritas. Komitmen dewan adalah memastikan bahwa anggaran daerah digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak nyata, bukan sekadar rutin.

"Nanti pada saat pembahasan rapat di Badan Anggaran (Banggar), kami akan pantau dan kami kawal, supaya tepat dituangkan di dalam dokumen APBD," pungkasnya.