EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tidak hanya membatasi jam operasional pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk mengurai antrean di SPBU.
Menurut Budiono, pemerintah juga perlu menambah jumlah SPBU yang melayani penjualan BBM bersubsidi. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi penumpukan kendaraan yang selama ini terjadi di sejumlah titik.
Pemerintah, kata dia mesti mendengarkan masukan dari masyarakat. Dia menyebut, wajar saja jika warga mengeluh jika harus antre BBM jam 10 malam. "Mungkin jam 19.00 WITA itu lebih ideal, jadi warga tidak perlu begadang," kata politikus PDI Perjuangan tersebut, Kamis (27/8/2026).
Sebagai informasi, Pemkot Balikpapan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 500.10.1/2094/E/SETDA tentang Penyaluran BBM Bersubsidi Jenis Biosolar dan Pertalite di Kota Balikpapan yang bakal berlaku mulai 1 September 2026.
Aturan tersebut disusun untuk mengurai kemacetan akibat antrean kendaraan di ruas jalan utama.
Berdasarkan salinan surat edaran itu, pengisian Pertalite untuk kendaraan roda empat di sejumlah lokasi, seperti SPBU MT Haryono dan SPBU Sepinggan, hanya dilayani mulai pukul 22.00 hingga 06.00 WITA.
Sementara itu, kendaraan roda dua dilayani mulai pukul 06.00 hingga 22.00 WITA. Antrean di luar jam operasional tidak dilayani.
Budiono menilai penambahan SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi perlu menjadi bagian dari solusi. Sebab, menurut dia, sebaran SPBU penyedia BBM bersubsidi belum merata dan masih terpusat di beberapa titik utama.
"Kalau jumlah SPBU-nya ditambah, saya yakin antrean ini bisa berkurang. Jadi solusinya tidak cuma membatasi jam pelayanan saja," ujar Budiono.
Waspadai Potensi Penyelewengan Pertalite
Selain meminta evaluasi jam pelayanan dan penambahan SPBU, Budiono mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
Ia menilai lonjakan konsumsi Pertalite tidak lepas dari tingginya selisih harga dengan Pertamax. Di Balikpapan, Pertamax dijual seharga Rp16.300 per liter, sedangkan Pertalite dibanderol Rp10.000 per liter.
Selisih harga tersebut mencapai Rp6.300 per liter dan mendorong masyarakat beralih menggunakan Pertalite.
"Tren kenaikan pengguna Pertalite ini juga mesti jadi perhatian, karena rawan dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi," tuturnya.
Budiono pun meminta Satgas Penertiban Penyaluran BBM Terpadu yang baru saja dibentuk Pemkot Balikpapan bekerja optimal dan tidak segan menindak tegas pelanggaran.
"Kan ada aparat penegak hukum di dalam satgas tersebut. Makanya pengawasannya harus benar-benar ketat di lapangan," tegas Budiono.
