Samarinda pulang dari Sydney bukan sekadar membawa penghargaan. Di balik pengakuan WHO itu ada cerita tentang bagaimana layanan kesehatan, forum anak, teknologi pelaporan, hingga partisipasi warga.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Ada banyak kota yang membangun layanan kesehatan. Namun, Samarinda mendapat perhatian berbeda ketika upaya membangun kota sehatnya dikaitkan dengan sesuatu yang lebih luas, bagaimana sebuah kota mencegah kekerasan dan menciptakan ruang yang lebih aman, terutama bagi perempuan dan anak.
Hal itu membawa Samarinda ke Sydney, Australia. Pada 1–3 September 2026, Kota Tepian menjadi salah satu kota yang memperoleh WHO Healthy Cities Recognition Awards 2026 dari World Health Organization (WHO).
Pengakuan tersebut diberikan melalui tema Preventing Violence and Promoting Gender Equality: Transforming Urban Systems, Norms, and Spaces atau pencegahan kekerasan dan promosi kesetaraan gender melalui transformasi sistem, norma, dan ruang perkotaan.
Namun, penghargaan itu bukan semata soal tema yang diajukan Samarinda. WHO justru melihat bagaimana berbagai unsur di kota tersebut bekerja secara bersama-sama.
Ketua Forum Kota Sehat Kota Samarinda, Rinda Wahyuni Andi Harun, yang hadir mewakili Samarinda, mengatakan penghargaan tersebut memiliki makna lebih luas karena berkaitan dengan upaya menciptakan kota yang sehat sekaligus lingkungan yang memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Merupakan satu kebanggaan di mana itu sifatnya dunia,” ujarnya, Rabu (2/9).
Bukan Satu Program, tetapi Cara Kota Bekerja
Koordinator Divisions of Health Promotion, Disease Prevention and Control WHO Office for the Western Pacific Region, Joana Madureira Lima, mengatakan pengalaman Samarinda dinilai penting untuk dibagikan kepada kota-kota lain.
“Penting juga untuk mengulas kembali alasan mengapa Samarinda mendapatkan penghargaan ini,” ujar Joana.
Menurut WHO, Samarinda menunjukkan pendekatan multisektoral yang dipimpin secara lokal dalam mencegah kekerasan dan mempromosikan kesetaraan gender.
Artinya, persoalan tersebut tidak ditempatkan sebagai pekerjaan satu lembaga saja. Ada layanan kesehatan dan sosial, forum anak, mekanisme pelaporan digital, keterlibatan masyarakat, hingga penganggaran yang responsif gender.
“Aspek multisektoral yang kami nilai penting tersebut berkaitan dengan kombinasi antara layanan kesehatan dan sosial, forum anak, pelaporan digital, keterlibatan masyarakat, penganggaran yang responsif gender, serta pembiayaan yang berkelanjutan,” jelas Joana.
Elemen-elemen tersebut terdapat dalam pengajuan Samarinda dan menjadi bagian dari pertimbangan WHO dalam memberikan pengakuan.
“Inilah alasan mengapa Samarinda mendapatkan penghargaan tersebut,” singkatnya.
Dengan pendekatan itu, isu kekerasan dan kesetaraan gender tidak berhenti sebagai kampanye atau program sektoral. Ia ditempatkan sebagai bagian dari cara sebuah kota memberikan layanan, melibatkan warganya, serta menggunakan sumber dayanya.
Bagi WHO, pengalaman seperti ini yang kemudian memiliki nilai untuk dibagikan kepada kota-kota lain di kawasan.
Dinilai Tanpa Tatap Muka
Ada hal lain yang membuat Pemerintah Kota Samarinda menilai penghargaan tersebut semakin istimewa.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana proses penilaian dilakukan. Bahkan, ia tidak menghadiri agenda di Sydney karena harus menjalankan sejumlah kegiatan di dalam negeri.
Samarinda diwakili Rinda Wahyuni Andi Harun bersama Kepala Bagian Kerja Sama. Menurut Andi Harun, pembiayaan kehadiran dalam agenda tersebut juga tidak dibebankan pada APBD.
“Ini insya Allah satu-satunya di Indonesia dan biayanya itu di kita tidak pakai APBD ke sana sebenarnya. Itu semua ditanggung oleh WHO,” kata Andi Harun.
Kata dia, Kepala Bagian Kerja Sama bahkan tidak menggunakan fasilitas perjalanan dinas. Biaya awal harus dikeluarkan sendiri dengan mengambil cuti, sementara biaya perjalanan kemudian ditanggung WHO.
“Jadi hanya pengeluaran sementara saja yang berbentuk biaya sendiri karena seluruh biayanya ditanggung oleh WHO,” lanjutnya.
Andi Harun juga menekankan proses penilaian berlangsung tanpa pertemuan tatap muka dengan pihak Samarinda.
“Zero KKN bahkan zero contact dalam bentuk tatap muka, tiba-tiba saja diumumkan oleh WHO bahwa kita adalah penerima penghargaan tersebut dan ini insya Allah satu-satunya di Indonesia,” pungkasnya.
