EKSPOSKALTIM, Samarinda- melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Faroek Ishak kecewa berat, karena upaya Kaltim untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional, melalui program 35 ribu megawatts (MW) belum menunjukkan hasil yang jelas.

Bahkan Awang menilai, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang membidangi proyek nasional ini, seakan tidak bertanggungjawab. Dan dianggap tidak serius dalam melakukan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN di Kaltim.

“Saya sangat kecewa. Karena ternyata  Dirjen Ketenagalistrikan ESDM  tidak bertanggungjawab dalam masalah RUPTL PLN di Kaltim,” kata Awang usai melakukan pertemuan di Ruang Rapat Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Meski demikian kata Awang, dalam rangka mendukung program ketahanan energi listrik nasional, Kaltim siap membangun pembangkit listrik 10 ribu MW.

“Tahap awal ini, Kaltim telah membentuk satuan tugas percepatan pembangunan pembangkit listrik 1.000 MW, sesuai dengan RUPTL PLN tahun 2016-2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Menteri ESDM,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tim satgas percepatan pembangunan pembangkit listrik Kaltim, dengan pemilik tambang batubara dan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Kaltim. Terinventarisasi beberapa perusahaan batubara yang siap membantu membangun PLTU mulut tambang.

“Ketidakjelasan Dirjen untuk Kaltim yang 1.000 MW ini. Kita bisa saja bangun pembangkit listrik sendiri tanpa campur tangan PLN. Banyak investor yang siap,” tegasnya.

Dia menyebutkan, ada enam investor yang sudah siap membangun PLTU Mulut Tambang. Yakni, PT Jhoswa Mahakam Mineral, PT Toba Group Kutai Kartanegara, PT Bhakti Energi Persada  Kutai Timur dan PT MOA Maju Kurnia Utama.

“Kita tidak ada masalah bangun pembangkit listrik sendiri. Kaltim miliki gas dan batubara. Tapi aturan yang ditegaskan Presiden Joko Widodo tolong diimplementasikan dan berikan kemudahan bagi investor termasuk daerah yang ingin mengelola sumber daya alamnya,” ungkap Awang.

Sementara itu Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Alihuddin Sitompul mengemukakan segera melalukan evaluasi terhadap program RUPTL PLN di daerah.

“Kami siap hadir ke daerah untuk evaluasi RUPTL PLN, sekaligus melihat rencana usaha ketenagalistrikan didaerah Kaltim, terkait kebutuhan, ketersediaan dan potensinya,” ujar Alihuddin.

Ikut hadir mendampingi Gubernur, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ichwansyah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Amrullah serta Kepala Biro Humas danProtokol Setprov Kaltim Tri Murti Rahayu. (yans/sul/es/humasprov)