EKSPOSKALTIM, Samarinda- Menurunnya alokasi APBD Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini hingga hanya berada di kisaran angka Rp7,58 triliun, membuat pemerintah daerah harus mengencangkan ikat pinggang dalam hal belanja anggaran, tak terkecuali untuk dana bantuan sosial (bansos).

Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekertaris Provinsi (Setprov) Kaltim, Bere Ali menegaskan, dana hibah  bukan merupakan belanja wajib yang harus dikeluarkan. Hibah diberikan berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai kemampuan anggaran daerah.

“Dana hibah dalam struktur anggaran itu bukan belanja wajib. Jadi, sangat mungkin untuk dilakukan efisensi. Saat ini masih dalam pembahasan dengan DPRD Kaltim,” kata Bere Ali di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rabu (14/9/2016).

Bere Ali menjelaskan, dana hibah merupakan aspirasi masyarakat melalui DPRD maupun Pemprov Kaltim. Tetapi, pemberian tentu harus berdasarkan Pergub Kaltim Nomor 60/2012  tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Permendagri Nomor 39/2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

“Memang saat ini belum ada keputusan tentang efisiensi tersebut. Tetapi, karena kemampuan APBD mengalami penurunan, maka diperkirakan dana hibah masuk dalam efisiensi tersebut,” jelas Bere.

Pemerintah daerah memahami masyarakat yang ingin turut serta membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan. Terutama untuk bidang ibadah atau agama dan pendidikan.

“Yang perlu diingat, alokasi yang dianggarkan pemerintah juga terbatas, sehingga diharapkan masyarakat maupun lembaga masyarakat dapat memahami sulitnya kondisi keuangan daerah saat ini,” tutupnya. (jay/sul/es/humasprov)