EKSPOSKALTIM, Bontang – Setelah Melakukan Orasi di depan Kantor DPRD Kota Bontang, puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan diskusi di Ruang Rapat DPRD dengan Polres Bontang, dan beberapa anggota Dewan terkait penganiayaan salah seorang kader HMI di Ternate beberapa waktu lalu.
Dalam diskusi ini, para mahasiswa mengajukan permintaan kepada Polres dan anggota Dewan, untuk memberikan pengawalan terhadap Mahasiswa jika melakukan demo ataupun orasi, tanpa harus melakukan kekerasan.
"Kami meminta Polres Bontang untuk menyampaikan kepada Kapolri agar menindak anggota ataupun oknum yg berbuat semena-mena. Bapak anggota DPRD diminta untuk berkoordinasi degan Kejati Bontang dan Polres Bontang untuk hearing bersama dengan HMI masalah kasus penganiayaan," kata Sadly Jaya Muhammadiyah selaku Koordinator Aksi, Kamis (15/9).
Para kader HMI ini berharapa semoga apa yang terjadi di Ternate tidak terjadi di Bontang baik ke masyarakat, maupun terhadap mahasiswa pada khususnya
Setelah melakukan diskusi dan perdebatan alot, Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang Agus Haris menyampaikan hasil kesepakatan yang harus dipenuhi para mahasiswa ketika melakukan Demo ataupun orasi.
"Jadi kesimpulan kita pada diskusi kali ini, yaitu yang pertama jika adek-adek mahasiswa melakukan orasi terlebih dahulu harus bersurat. Kedua, Polres Bontang akan menyampaikan kepada seluruh anggotanya untuk tidak melakukan kekerasan dalam aksi nantinya. Ketiga, persoalan yang terjadi di Ternate, murni aparat kepolisian setempat yang harus menangani hal tersebut," kata Agus Haris.
Sementara, Wakapolres Bontang Kompol Mawan Riswandi menambahkan bahwa hadirnya para mahasiswa ini untuk melakukan aksi, dapat menjadi pembelajaran bagi aparat kepolisian, instansi ataupun lembaga lainnya.
"Kita sangat terharu dengan kehadiran adek-adek semua, sebagai aparat saya akan mengupayakan untuk tidak terjadi kekerasan ketika adek-adek melakukan demo. Namun yang perlu kita ingat, ada batasan-batasan jika melakukan suatu demo," tutupnya.

