EKSPOSKALTIM - Silang Pendapat Soal Dana Rp 70 Miliar Bikin Paripurna Tambah Alot

Penulis : Arsyad
Jumat, 01 Desember 2017 04:32 WITA

Suasana rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Bontang.

EKSPOSKALTIM, Bontang - Silang pendapat terkait laporan penyampaian keuangan APBD 2018, mewarnai jalanya rapat rapat paripurna pengesahan Raperda APBD Bontang tahun anggaran 2018 yang dipimpin Ketua DPRD Bontang, Nursalam, Kamis, 30 November 2017.

Rapat dimulai sekira pukul 11.15 Wita, atau terlambat satu jam dari jadwal semula. Mulanya, rapat berlangsung lancar. Wakil Ketua II DPRD Bontang, Faisal menyampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Total APBD Bontang 2018 ditetapkan sebesar Rp 1,066 miliar,” kata Faisal saat menyampaikan laporan keuangan Banggar di hadapan forum yang dihadiri, Walikota Bontang, Neni Moerniani, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), kepala dinas di lingkungan Pemkot, dan perwakilan sejumlah perusahaan.

Usai pembacaan laporan keuangan, giliran Walikota Bontang menyampaikan asumsi APBD Bontang tahun depan. Dalam penyampaianya, Walikota Neni mengoreksi laporan keuangan Banggar.

Orang nomor satu di Bontang ini mengatakan, asumsi APBD Bontang di tahun depan sebesar Rp 1,136 miliar. Atau selisih Rp 70 miliar dari laporan yang disampaikan Wakil Ketua Banggar, Faisal.

“Saya hanya mengoreksi, APBD itu terdiri dari pendapatan dan belanja. Apa yang disampaikan Wakil Ketua DPRD tadi hanya berupa pendapatan daerah,” kata Neni.

Usai penyampaian Walikota, pimpinan rapat Ketua DPRD Bontang, Nursalam membenarkan koreksi yang disampaikan walikota. Menurutnya, ada kesalahan penyampaian karena Banggar hanya menyampaikan laporan pendapatan saja, tak menyeluruh.

Kemudian, Anggota Komisi I Setiyoko Waluyo, menyampaikan interupsi atas kesalahan penyampaian laporan keuangan tersebut. Belum sempat berucap, pimpinan rapat memotong penyampaian anggota dewan dari Fraksi PAN ini.

Menyusul, rekan DPRD lainya, Bilher Hutahean menyampaikan interupsi serupa terkait selisih dana Rp 70 miliar yang disampaikan walikota. Menurutnya, harus ada koreksi dari Wakil Ketua Banggar atas kesalahan tersebut.

“Pimpinan harus ada ralat atas penyampaian itu, biar tidak keliru,” ujar Bilher.

Hal serupa disampaikan, Ketua Fraksi Gerindra, Muhammad Dahnial. Dirinya mengaku ada perbedaan penyampaian keuangan. Menurutnya, di dalam pembahasan Banggar asumsi APBD Bontang hanya Rp 900 miliar lebih. Namun, berbeda dengan penyampaian pada paripurna ini.

Pimpinan rapat, Salam langsung membantah hal itu. Menurutnya, saat pembahasan Banggar telah disepakati proyeksi APBD Bontang sebesar Rp 1,066 miliar.

Suasana mulai reda, ketika Walikota Neni menjelaskan selisih antara laporan Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurut Neni, kesalahan dari penyampaian lantaran Banggar hanya menghitung pendapatan daerah, namun dari pos pembiayaan berupa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tak masuk dalam hitungan.

Akibatnya, SilPA sebesar Rp 70 miliar tak masuk dalam pembahasan Banggar sehingga menimbulkan perbedaan laporan keuangan. “SiLPA ini tidak masuk, itu asumsi dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Taman Husada, dan Sistem Kapitasi di rumah sakit, lalu ada efisiensi anggaran lelang,” kata Neni. (Adv)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Cycling Tour Semarakkan Erau Pelas Benua Kota Bontang