Bontang, EKSPOSKALTIM – Seorang pekerja alih daya bernama Safaruddin mengaku diberhentikan secara sepihak oleh PT Tempindo Jasatama, meski telah bekerja selama enam tahun untuk pengguna jasa yang sama, yakni PT Nalco Ecolab.

Kasus ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Bontang, Selasa (2/7), yang dihadiri oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSPKEP) Bontang, Supriyadi.

"Seperti yang kita dengar bersama tadi, Pak Safaruddin ini kontraknya tidak diperpanjang, padahal beliau adalah tenaga alih daya," kata Supriyadi.

Menurut Supriyadi, berdasarkan Perda Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2018, tenaga alih daya wajib tetap dipekerjakan meski perusahaan penyedia jasanya berganti. Namun dalam kasus ini, perusahaan tidak berganti dan pekerjaan masih ada, tetapi Safaruddin tetap diberhentikan per 31 Maret 2025.

Selain itu, ia menyoroti ketidaktercatatannya kontrak kerja Safaruddin di Disnaker Bontang, yang seharusnya wajib dicatat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT.

"Informasi yang kami dapat, PT Tempindo bahkan tidak memiliki kantor di Bontang. Ini jelas melanggar mekanisme penempatan tenaga kerja," ucap Supriyadi.

Sayangnya, rapat belum menghasilkan keputusan konkret. Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, melalui anggota Arfian Arsyad, menyebut akan menyurat ke PT Nalco Ecolab dan menunggu jawaban dari PT Tempindo dalam dua minggu ke depan.

"Dikarenakan pihak PT Nalco tidak hadir dan kantornya juga tidak ada di Bontang, ini menjadi kesalahan yang cukup fatal. Jangan sampai kejadian serupa terulang," tegas Arfian.