Kenaikan harga Pertamax dinilai datang ketika kondisi ekonomi masyarakat Kalimantan Timur sedang tidak baik-baik saja.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Kenaikan harga BBM jenis Pertamax dinilai sebagai kebijakan yang tidak tepat waktu. Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menyebut keputusan pemerintah itu sebagai "kado paling pahit" bagi rakyat, di tengah kondisi daya beli masyarakat yang sudah semakin tertekan.
"Kenaikan harga Pertamax momennya tidak pas," tegas Purwadi kepada Ekspos Kaltim.
Purwadi menjelaskan sebelum kenaikan harga Pertamax ini pun, tekanan terhadap kelompok kelas menengah sudah sangat berat. Hampir 15 persen dari kelompok kelas menengah telah bergeser turun menjadi kelompok miskin sejak tahun 2024. Kondisi ini, menurutnya, bahkan diakui sendiri oleh Presiden. Akibatnya, angka kemiskinan naik hampir 3 persen.
Padahal, kata dia, kelas menengah selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi kelas menengah menyumbang hampir 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika daya beli mereka melemah, dampaknya langsung terasa ke seluruh sektor.
"Kelas menengah ini kondisinya tanggung — kaya betul tidak, masuk kategori miskin pun tidak dibolehkan kata pemerintah. Posisinya terjepit, sementara mereka tidak pernah dapat bantuan subsidi dari negara," ujar Purwadi.
Ancaman Migrasi ke Pertalite dan Kelangkaan Stok
Purwadi memperingatkan kenaikan harga Pertamax akan mendorong masyarakat beralih massal ke Pertalite. Peralihan ini berpotensi menguras stok Pertalite hingga langka di pasaran, sebuah pola yang pernah terjadi sebelumnya saat Premium dihapus.
"Polanya seperti penghapusan Premium dulu. Harganya dibuat murah, tapi susah dicari. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi pada Pertalite," katanya.
Jika stok Pertalite menipis, masyarakat yang sudah tertekan secara finansial akan terpaksa kembali membeli Pertamax. Kondisi itu otomatis menggerus alokasi anggaran rumah tangga untuk pos-pos lain seperti kebutuhan pangan, pendidikan anak, kesehatan, hingga tabungan darurat.
Risiko Kriminalitas
Purwadi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak sosial yang lebih luas. Kelompok menengah ke bawah yang sudah tidak memiliki tabungan, menurutnya, akan mencari jalan pintas ketika tekanan ekonomi semakin berat.
"Akhirnya mereka larinya ke pinjaman online, atau mengadu nasib di judi online. Atau yang lebih buruk, melakukan tindak kriminal. Kriminalitas meningkat karena orang tidak punya daya beli yang cukup," ujarnya.
Ia menegaskan BBM bukan sekadar komoditas biasa. Bersama listrik dan air, BBM adalah tiga kebutuhan dasar publik yang jika diubah harganya, langsung mengguncang stabilitas keuangan rumah tangga.
Purwadi memaparkan sejumlah fakta lapangan yang menurutnya mencerminkan betapa beratnya kondisi ekonomi saat ini. Omzet warteg dan rumah makan Padang di Jakarta mulai menurun. Pengusaha tahu di Balikpapan sudah mulai mengeluh karena bahan baku impor, sementara bunga pinjaman bank tetap tinggi.
Di Kaltim, kondisi ketenagakerjaan juga memprihatinkan. Separuh pekerja hotel sudah dirumahkan, sementara pekerja sektor tambang banyak yang terkena PHK. "Yang paling sedih itu para pekerja dengan penghasilan tetap. Kalau kena PHK, daya tahan keuangannya paling hanya bertahan beberapa bulan, itupun mengandalkan tabungan," tuturnya.
Salah Resep dan Salah Momen
Purwadi dengan tegas menyatakan kenaikan harga Pertamax bukan solusi yang tepat dalam situasi saat ini. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih dulu membenahi efisiensi internal, memberantas korupsi di berbagai lini. Mulai dari program MBG, KDMP, sektor pajak, hingga tata kelola ekspor sawit. Sebelum membebani masyarakat dengan kenaikan harga.
"Harusnya efisiensi yang digembar-gemborkan dibenerin dulu. Tangkap korupsi di semua lini. Jangan sampai salah resep," tegasnya.
Ia juga sepakat dengan pandangan ekonom Chatib Basri yang menilai program MBG dan KDMP perlu dievaluasi total, dan berbagai kebocoran anggaran harus ditambal lebih dulu.
Dari sisi makroekonomi, Purwadi juga meragukan kualitas pertumbuhan ekonomi yang belakangan ini dominan didorong oleh belanja pemerintah hingga 21 persen. Angka yang jauh di atas rata-rata normal 3-4 persen. Menurutnya, pola seperti ini tidak menyentuh sektor riil dan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Ditambah proyeksi nilai tukar rupiah dalam APBN 2027 yang dipatok di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, Purwadi menilai ruang untuk pemulihan daya beli masyarakat semakin sempit. "Situasi saat ini, yang super kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Ditambah pukulan-pukulan seperti ini. Ini memang kado palingpahit yang harus ditelan rakyat," pungkasnya.
Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026 dipicu meningkatnya biaya pengadaan BBM akibat gejolak pasar energi global. Pertamina Patra Niaga menyatakan selama beberapa bulan terakhir harga BBM nonsubsidi sebenarnya telah ditahan meski biaya impor terus naik.
Namun perseroan pelat merah tersebut akhirnya melakukan penyesuaian harga untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan ketersediaan BBM di dalam negeri.
Dalam kebijakan terbaru, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara harga Pertalite dan Biosolar bersubsidi tidak mengalami perubahan.
.png)
