EKSPOSKALTIM, Balikpapan- Sikap toleran tercatat paling besar menyumbang tingginya angka demokrasi di Kaltim.

Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2015, Kaltim meraih skor 93,07 menunjukkan sebagai daerah dengan kebebasan berkumpul, berpendapat dan berkeyakinan tinggi dibanding daerah lain di Pulau Jawa atau Sumatera.  

 “Kaltim memang nyaris nihil konflik berlatar belakang SARA. Sangat wajar skor kebebasan sipil di Kaltim tinggi,” kata Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS RI Harmawanti Marhaeni di sela Rekonsiliasi Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Swiss Bel Hotel Balikpapan, Kamis (3/8) kemarin.

Namun, aspek lembaga-lembaga demokrasi menjadi rapor merah perkembangan demokrasi di Bumi Mulawarman. Masih dari data BPS, indeks demokrasi Kaltim berada dalam kategori tinggi dengan nilai 81,24. Lebih tinggi dari indeks nasional dengan 72 poin. Angka ini tertutupi aspek kekebasan sipil meski lembaga demokrasi hanya mendapat nilai 63,99.   

Nilai ini menjadi koreksi bagi tiga lembaga yang masuk indikator tersebut, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dari sisi legislatif, kata dia, ada beberapa faktor yang memengaruhi penilaian. Seperti seberapa produktif DPRD melahirkan peraturan daerah inisiatif. Juga, soal porsi anggaran pendidikan dan kesehatan yang diketok dalam APBD. Dan intensitas rekomendasi yang diberikan lembaga wakil rakyat pada pemerintah.  

“Semakin tinggi persentase anggaran pendidikan dan kesehatan akan sangat mendongkrak nilai,” kata Harmawanti.

Selain itu, kaderisasi partai politik juga menyumbang angka melalui jabatan publik yang diraih dari keterlibatan sebagai anggota parpol.

“Kalau parpol tidak melakukan kaderisasi, maka output yang dihasilkan sudah pasti tidak berkualitas. Bisa saja hanya kader instan sehingga tidak memahami benar demokrasi dan ideologi berbangsa,” ulasnya.

Sementara pada eksekutif faktor timbulnya masalah yang berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi faktor penting. Jika pemerintah kalah, ada indikasi eksekutif salah langkah dalam mengambil kebijakan.

 “Atau karena penyalahgunaan wewenang sehingga memantik reaksi publik,” ungkapnya.

Hal sama juga berlaku pada lembaga yudikatif yakni tentang rasa keadilan dirasakan masyarakat. Misalnya, keputusan hakim dalam persidangan yang memicu protes masyarakat.

Harmawanti menjelaskan pentingnya memperhatikan perkembangan indeks demokrasi yang menjadi tolak ukur investor menanamkan modal. Karena iklim demokrasi dengan banyaknya gejolak akan membuat pemilik modal enggan menginvestasikan dananya pada suatu daerah.

Perkembangan indeks demokrasi Kaltim sejak penghitungan pertama kali pada 2009 menunjukkan tren cukup baik. Saat itu, Kaltim mengawali dengan nilai 72,31 dan naik tahun berikutnya 73,04.

Sempat turun pada 2011 menjadi 66, 37, kembali naik pada 2012 dengan skor 71,23. Sejak 2013, setelah turun menjadi 68,13, poin indeks demokrasi di Kaltim terus naik dari 77,77 sampai 81,24 pada 2015 lalu. Angka ini menjadi tertinggi di Kalimantan mengalahkan Kalbar 76,40, Kalteng 73,46, Kalsel 74,76 dan Kaltara 80,16.

“Kaltara pertama kali indeks demokrasi dihitung pada 2015 itu. Sementara data 2016 masih dalam proses revalidasi. Kita sudah punya angkanya namun belum bisa merilis,” katanya.