Penajam, EKSPOSKALTIM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bakal kehilangan aset nyaris Rp1 triliun seiring alih status sebagian wilayahnya menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, hingga kini belum jelas kompensasi apa yang akan diterima daerah.

Bupati PPU Mudyat Nor membenarkan belum ada kepastian soal bentuk timbal balik yang dijanjikan pemerintah pusat. “Kemarin pertemuan dari Otorita IKN, katanya akan diperhitungkan. Mungkin dalam bentuk anggaran atau aset kembali, tapi belum pasti,” ujarnya, kepada media ini.

Harapan senada datang dari DPRD PPU dan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), dua kabupaten yang wilayahnya masuk dalam kawasan IKN. Mereka mendesak adanya kebijakan khusus agar aset daerah tidak serta-merta diambil semua.

“Kami sepakat perjuangkan aset daerah yang masuk wilayah IKN,” kata Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf.

Ia berharap ada aset perwakilan kabupaten yang tetap dipertahankan. Salah satu usulannya adalah perubahan status lahan permukiman dan pemerintahan menjadi areal penggunaan lain (APL) agar tetap bisa dimanfaatkan masyarakat.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa aset Kukar yang diambil alih nilainya mencapai triliunan rupiah. Termasuk bangunan, tanah, dan sektor vital seperti migas.

“Dana bagi hasil migas selama ini menunjang pembangunan Kukar. Kalau hilang, jelas berdampak besar,” ujarnya.

DPRD Kukar dan DPRD PPU kini berkomitmen memperjuangkan kompensasi ke pemerintah pusat dan Otorita IKN. Dalam kunjungan kerja DPRD Kukar ke DPRD PPU, kedua pihak menyatakan akan bergerak bersama untuk memperjuangkan hak dan masa depan daerah di tengah ambisi proyek IKN. Media ini sudah menghubungi Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw. Namun tak ada respons.