Pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud kembali menuai polemik setelah menyinggung hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo dengan penunjukkan adik kandungnya sebagai tim ahli gubernur.
Jumat, 24 April 2026 18:25 WITA
.jpg)
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud membela kebijakannya menunjuk adik kandungnya, Hijrah Mas’ud, sebagai Wakil Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltim.
Dalam pertemuan dengan awak media di Hotel Atlet Samarinda, Kamis (23/4/2026), Rudy secara terbuka mengakui keterlibatan Hijrah dalam struktur tim tersebut. Ia menegaskan keputusan itu merupakan hak prerogatif kepala daerah, dengan dasar kepercayaan dan loyalitas yang telah terbangun sejak masa kampanye.
“Memang adik saya (Hijrah), selama perjuangan dari DPR RI sampai terpilih gubernur, Ibu Hijrah selalu mendampingi saya. Saat saya di Jakarta, harus ada yang menangani kegiatan di sini (Kaltim), terutama untuk hal-hal yang sifatnya privat, logistik, atau mandat yang tidak bisa diwakilkan,” ujar Rudy.
https://eksposkaltim.com/berita/merosotnya-kekayaan-masud-bersaudara-usai-pemilu-14498.html
Ia menjelaskan peran Hijrah lebih pada pengawalan kegiatan dan pelaporan di lapangan, terutama ketika dirinya berada di luar daerah. Namun, pembelaan Rudy menjadi sorotan setelah ia membandingkan posisinya dengan relasi Presiden Prabowo Subianto dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo.
“Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Presiden? Beliau memberikan kepercayaan. Itu memang hak prerogatif,” kata Rudy.
Pernyataan tersebut viral di media sosial sejak 23 April 2026 dan memicu kritik dari sejumlah pihak yang menilai perbandingan itu tidak tepat dalam konteks etika jabatan publik.
Bendahara DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur, Sabaruddin Panracalle, menilai relasi keluarga Presiden tidak bisa dijadikan pembenaran dalam pengisian posisi di pemerintahan daerah.
“Membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah adalah langkah yang tidak etis dan berisiko menurunkan standar kepemimpinan publik,” ujarnya, dikontak terpisah, Jumat (24/4).
Ia menegaskan relasi keluarga di lingkar Presiden tidak otomatis menjadi dasar dalam penempatan jabatan publik, berbeda dengan kepala daerah yang memiliki diskresi langsung dalam menunjuk struktur pendukungnya.
Di tengah polemik tersebut, Rudy memastikan adiknya tidak memiliki kewenangan strategis dalam pemerintahan, termasuk memberikan perintah kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, Hijrah hanya bertugas mengawal percepatan program dan menyampaikan laporan jika terdapat hambatan di lapangan.
“Dia tidak untuk menentukan, apalagi memerintahkan OPD. Tugasnya hanya mengawal dan menyampaikan laporan jika ada keterlambatan atau hal yang perlu percepatan serta pertimbangan,” tegasnya.
(1).jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
