EKSPOSKALTIM, Mahulu - Untuk mencegah kenakalan para pengembang dan kontraktor suatu proyek, DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus melakukan pengawasan proyek, baik yang berada di pusat perkotaan Mahulu maupun di daerah pinggiran.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Mahulu Mochammad Japrie, saat ditemui eksposkaltim di kantornya, Jalan Poros Ujoh Bilang - Long Bagun, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Selasa (6/11) lalu.
Menurutnya, pengawasan terhadap pengembang dan kontraktor harus dilakukan seketat mungkin, dan pemerintah tak boleh kecolongan dalam hal ini.
Pasalnya kerugian besar akibat ulah kontraktor nakal sudah pernah terjadi beberapa kali di Mahulu. Proyek dikerjakan asal jadi, pengembang ataupun kontraktor hanya mengedepankan untung besar dibanding kualitas.
"Kita sebagai DPRD dan beberapa dinas mitra kerja terus melakukan pengawasan. Salah satu contoh misalnya pembangunan Puskesmas di Long Pahangai, kontruksi bangunannya tidak seperti yang kita harapkan. Karena mungkin mereka (kontraktor. Red) mengira kami tidak akan sampai kesana untuk melakukan pengawasan, sehingga hasil dari pembangunan tersebut asal jadi saja, dan pastinya sudah mencari untung," tuturnya.
Dari itu kembali ia menegaskan agar para pengembang dan kontraktor seperti diblacklist pemerintah, sehingga hal seperti ini tak berkembang luas di Kabupaten Mahakam Ulu.
"Kami hanya pengawas dan kami bukan eksekutor, jadi pemerintah lah yang harus melakukan ini. Kami juga sudah sampaikan hal ini kepada pemerintah," tukasnya.
Dalam mewujudkan pembangunan berkualitas di daerah otonom baru ini, Seyogyanya kata dia Pemerintah Daerah dan DPRD terus bersinergi. Salah satunya, dengan melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap jalannya suatu proyek.
"Kami tak henti-hentinya untuk melakukan pengawasan, karena perjuangan pemekaran Mahulu ini bukanlah hal yang ringan. Hakekatnya adalah bagaimana kita upayakan untuk membangun yang lebih baik. Tapi kita selalu optimis, dan pemerintah terus birsinergi dalam melakukan pengawasan," tutupnya. (Adv)
