Samarinda, EKSPOSKALTIM – Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal penurunan angka kemiskinan di Indonesia dan Kalimantan Timur menuai kritik dari kalangan akademisi.
Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai indikator dan metodologi penghitungan BPS sudah tidak relevan dan tak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Kaltim per Maret 2025 sebanyak 199,71 ribu jiwa, turun sekitar 12,2 ribu jiwa dibandingkan September 2024. Secara persentase, angka kemiskinan juga turun menjadi 5,17 persen dari sebelumnya 5,51 persen.
Sementara secara nasional, tingkat kemiskinan tercatat 8,47 persen, turun dari 8,57 persen pada periode sebelumnya. Jumlah penduduk miskin pun menyusut menjadi 23,85 juta orang.
Namun, menurut Purwadi, klaim ini bisa menyesatkan. Ia menilai indikator yang digunakan BPS tak lagi sesuai zaman. “Indikator yang dipakai itu metode usang. Tidak sesuai kenyataan sekarang,” ujarnya, Selasa (29/7).
BPS masih menggunakan standar lama, yaitu garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran 1,9 dolar AS per hari atau sekitar Rp20-30 ribu. Padahal, menurut Purwadi, Bank Dunia sudah merevisi ambang batas itu menjadi 3,2 hingga 6 dolar per hari. “Selisihnya bisa empat kali lipat. Kalau pakai indikator Bank Dunia terbaru, angka kemiskinan bisa melonjak sampai 63 persen,” ungkapnya.
Ia menyebut penggunaan indikator lama bisa berdampak pada akurasi data dan menyesatkan arah kebijakan publik. Ia juga mengingatkan, data semu bisa berimbas pada penyaluran bantuan yang tidak tepat. “Misalnya harusnya ada 100 orang miskin, tapi yang tercatat cuma 25. Artinya, 75 orang lainnya tidak tersentuh bantuan. Ini bahaya,” tegasnya.
Purwadi menilai BPS inkonsisten. Sebelumnya, lembaga ini berjanji akan memperbarui indikator kemiskinan pada Juli 2025. Namun, hingga rilis terbaru pada 25 Juli, indikator lama masih dipakai. “Awalnya dijanjikan awal Juli, lalu pertengahan Juli, akhirnya keluar 25 Juli, tapi tetap pakai metode lama. Itu mengecewakan,” katanya.
Ia juga menyinggung klaim pemerintah soal status Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah. Namun, di sisi lain, indikator kemiskinan yang digunakan masih memakai ukuran rendah. “Ngakunya kelas menengah, tapi masih pakai standar zaman dulu. Ibarat ngaku makan keju, padahal yang dimakan cuma singkong. Ini tidak jujur,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah terkesan enggan membuka data yang sebenarnya karena takut menimbulkan keresahan. Ia bahkan curiga BPS dijadikan alat untuk membangun citra semu. “Kalau indikatornya rendah, kelihatan seperti berhasil menurunkan kemiskinan. Padahal kenyataannya tidak,” sindirnya.
Ketimpangan harga antarwilayah juga luput dari perhitungan. Di daerah seperti Mahakam Ulu atau pedalaman Kalimantan, Rp20 ribu nyaris tak cukup untuk makan layak. “Di Jakarta pun cuma cukup buat setengah porsi warteg,” tukasnya.
Purwadi mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPS. Bahkan, menurutnya, perlu ada gugatan akademik terhadap lembaga ini agar lebih jujur dan transparan dalam menetapkan indikator. “BPS harus turun ke lapangan, bukan bikin data lewat Google Maps,” katanya.
Ia menekankan data yang akurat adalah dasar dari kebijakan yang benar. “Kita ini ibarat sakit jantung stadium tujuh, tapi dikasih paracetamol. Gimana mau sembuh?” pungkasnya.
