EKSPOSKALTIM, Bontang - Sebagian besar SKPD atau Instansi Pemerintahan di Kota Bontang melakukan rasionalisasi program kerja, akibat minimnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (devisit anggaran, red) yang hanya sebesar Rp 1,2 triliun di tahun 2016 ini. Menanggapi hal tersebut, Walikota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan sebagai aparatur Negara, SKPD tidak seharusnya menjadikan devisit sebagai alasan untuk meminimalisir program kerjanya.

“Seharusnya tidak menjadikan divisit ini sebagai alasan untuk meminimalisir program dan kegiatan. Tetap harus tunjukan profesionalitas, tunjukan upaya kita untuk menjadikan masyarakat Bontang sejahtera. Nanti akan lebih kita kroscek kembali,” kata Neni, saat ditemui di Rumah Jabatan (Rujab) Walikota Bontang, jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Rabu malam (22/06/2016).

Menurut Neni, jika terus mengeluhkan tentang devisit yang dirasakan Kota Bontang, maka hal itu  tidak akan ada habisnya. Sekarang, pihaknya harus berupaya merealisasikan sejumlah program yang telah dirancang ketimbang harus meratap dalam kondisi defisit ini.

“Kita tidak boleh menyerah duluan, kan ada dana alokasi khusus yang masih bisa memback up program-program kita. Tetap pada tahun ini saya usahakan program atas misi kita akan optimis direalisasikan,” pungkasnya

Ditengah minimnya anggaran, diakuinya ia akan lebih mempelajari situasi dengan tidak hanya bertumpu pada supply dana Pusat maupun Provinsi dari sektor pajak. Selain menekan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui smart city ia juga akan membangun masyarakat mandiri dan kreatif.

“Selain kita serius menanggapi masalah optimalisasi PAD, melalui smart city kita bisa bangun masyarakat yang cerdas. Dalam hal ini, program Smart city tidak hanya membagikan seragam, sepatu, dan buku gratis saj, tetapi kita punya program Smart Building, Smart Government, Smart Citizen, dan Smart Switch Study. Jadi itu yang coba kami harapkan dapat membangun masyarakat yang smart,” tutupnya.