EKSPOSKALTIM, Bontang – Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Transportasi Wisata Laut (APJTWL) Kota Bontang, Bilhogen, mengungkapkan usulan yang APJTWL ajukan terkait penambahan fasilitas di pulau Berah Basah sejak 6 bulan lalu, hingga kini tidak ditanggapi pemerintah. 

“Saat ini alasan pemerintah untuk menutup Wisata Pulau Beras Basah kan berdasarkan pengelolaan yang tidak benar, karena kotor, fasilitas air bersih juga jarang tersedia. Tetapi usulan yang kita berikan tidak ditanggapi dengan serius,” ulasnya, saat ditemui usai dialog bersama Anggota DPRD Bontang, Senin (18/07/2016) lalu. 

Dia mengatakan, jika beras basah masih bisa dipertahankan, pihaknya mengaku siap mengakomodir anggota APTJWL untuk mengelola pulau tersebut. Baik dari segi penyediaan air bersih, maupun kebersihan pulau dengan rutin melakukan pengangkutan sampah. 

“Untuk pengelolaan beras basah kami siap untuk membantu pemerintah, tanpa biaya apapun kami siap. Baik dari kebersihan sampah, dan penyediaan air bersihnya,” katanya.

 Untuk merealisasikan itu, kata dia, pihaknya akan mewajibkan nahkoda tim yang akan berlayar ke Beras Basah untuk membawa pulang satu atau dua kresek sampah, untuk dibuang ke penampungan sementara.

“Sedangkan untuk ketersediaan air bersih kami bisa akomodir, jika itu menjadi kendalanya. Kami bisa sediakan jerigen atau bahkan tandon untuk mencukupi air bersih disana. Sistemnya bisa kita angkut dari darat melalui anggota-anggota yang menuju kesana nantinya,” jelasnya. 

Dia juga menambahkan, hal tersebut sudah beberapa kali ia usulkan, tetapi tidak menuai tanggapan dari pihak pemerintahan. Menurutnya, jika hanya kotor sebagai dasar alasan untuk ditutupnya pulau Beras Basah, itu tidak etis. 

“Wacana dari pemerintah ditutupnya beras basah kan karena kotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak maksimal dihasilkan dari sektor pariwisata. Apakah itu 100 persen salah masyarakat. Saya rasa ketidak sanggupan pemerintah mengelola itu, malah dibebankan kepada kami,” terangnya. 

Bilhogen menjelaskan, apapun keputusan pemerintah bersama Pertamina, pihaknya akan tetap patuh. Dengan catatan, tidak mematikan penghasilan yang pihaknya telah jalani selama bertahun-tahun. 

“Kita selaku rakyat kecil wajib ikut aturan pemerintah, apapun keputusannya walaupun harus ditutup kami siap, selama ada solusi buat kita agar bisa tetap hidup, bisa mendapat penghasilan. Ya, harapannya pemerintah dan Pertamina juga tetap berjalan, dan kita pun juga tetap berjalan, dengan tetap menghasilkan untuk keberlangsungan hidup,” tutupnya.