EKSPOSKALTIM, Bontang - Pemerintah Kota Bontang menggelar upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (Harkesnas) di Halaman Eks Kantor Walikota, Jalan Awang long, Bontang Utara, Selasa (22/11) pagi tadi.

Upacara dihadiri langsung Walikota Bontang Neni Moerniaeni, Wakil Walikota Bontang Basri Rase, Wakapolres Bontang AKP Mawan Riswandi, Anggota DPRD, Dandim 0908 Letkol Infantri Rio Akmal Ali Syahbana, Lurah se-Kota Bontang serta sejumlah unsur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Bontang.

Membacakan sambutan Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Nila Farid Moeloek, Walikota Bontang berpesan agar masyarakat Kota Bontang dapat memelihara kebersihan agar terhindar dari berbagai penyakit, sehingga dana BPJS Kesehatan saat ini tidak membengkak.

"Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah dilaksanakan dalam kurung waktu 2 tahun  ini masih didominasi kepada pembiayaan kesehatan ditingkat lanjutan," paparnya.

Disebutkan Neni pembiayaan kesehatan ditingkat lanjutan itu menghabiskan anggaran kurang lebih 74 persen. Hal ini menurutnya, bisa membahayakan dana jaminan sosial kesehatan karena akan menjadi beban yang luar biasa terhadap keuangan BPJS Kesehatan.

Dalam mengurangi beban anggaran tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat diselesaikan di pelayanan kesehatan primer, yakni menekan angka rujukan pelayanan kesehatan, menambah kapasitas SDM kesehatan untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan di pelayanan kesehatan primer, terutama terkait dengan kepastian diagnosis yang akan dirujuk.

Selain itu, membuat tehnologi informasi yang dapat menunjang kepastian diagnosa dilayanan kesehatan primer, tingkatkan kemampuan SDM kesehatan sarana dan prasarana penunjang seperti laboratorium dan penunjang lain dengan suport kebutuhan habis pakai yang memadai. Memberikan insentif yang cukup dan berkeadilan sebagai penyeimbang untuk dapat mendorong retrensi tenaga kesehatan terhadap daerah DTPK.

"Ada beberapa yang perlu kita perhatikan, seperti pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggara program Indonesia sehat, dengan pendekatan keluarga. Dalam rangka penyelenggaraan program Indonesia sehat ini ditetapkan 12 indikator utama sebagai penanda status sebuah keluarga," imbuhnya.

Lebih lanjut, 12 indikator yang dimaksud antara lain sebuah keluarga harus mengikuti program Keluarga Berencana (KB), ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap, bayi mendapatkan ASI Ekslusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, pendertia tuberkolosis paru mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan, keluarga sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan yang terakhir keluarga menggunakan jamban sehat. (*)