EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (31/3/2026), guna memastikan keberlanjutan program prioritas penyediaan energi murah dan bersih.

Dari hasil pertemuan tersebut, Kota Bontang memperoleh tambahan alokasi sebanyak 2.000 sambungan rumah tangga untuk tahun 2026.

“Alhamdulillah wasyukurillah perjuangan di awal tahun buat warga Bontang mendapat ridho dari Allah SWT. Jargas buat Bontang dari 10.553 ditambah lagi 2.000 jargas. Walaupun APBD turun drastis, inshaa Allah program prioritas berjalan. Semoga diberi kemudahan oleh Allah SWT,” ujarnya.

Tambahan tersebut melengkapi program jargas yang telah berjalan sebelumnya. Dengan penambahan ini, total sambungan jaringan gas di Kota Bontang mencapai lebih dari 12 ribu rumah tangga yang tersebar di berbagai wilayah.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Bontang, Moch Arif Rochman, menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah kota mengusulkan sebanyak 4.034 sambungan ke Ditjen Migas.

“Alhamdulillah, dari usulan 4.034 sambungan, yang disetujui sebanyak 2.000 dan akan direalisasikan pada 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, tambahan tersebut merupakan hasil dari proses verifikasi dan optimalisasi anggaran di tingkat pusat.

Sementara itu, masih terdapat sisa usulan sebanyak 2.034 sambungan yang belum disetujui, termasuk 944 sambungan untuk wilayah Bontang Lestari yang hingga kini belum sepenuhnya terjangkau jaringan gas.

Neni menyampaikan bahwa keterbatasan infrastruktur, khususnya belum tersedianya pipa induk, menjadi salah satu kendala utama.

“Bontang Lestari dan sisa pemasangan yang belum dikabulkan akan kami usulkan kembali pada 2027,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Bontang juga mengajukan pembangunan pipa induk khusus untuk wilayah Bontang Lestari sebagai upaya pemerataan akses energi.

Selain itu, turut dibahas potensi pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan aset jaringan gas ke depan, termasuk wacana peralihan pengelolaan ke skema Badan Layanan Umum (BLU).