Tekanan penerimaan siswa baru kembali terasa di sejumlah wilayah Samarinda. Minimnya jumlah SMP negeri pada rayon tertentu yang membuat puluhan siswa belum tertampung jadi sorotan.
.jpeg)
EKSPOSKALTIM, Samarinda– Baru-baru ini puluhan orang tua mendatangi DPRD Samarinda lantaran anaknya belum memperoleh kursi di SMP negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
DPRD menilai persoalan utama bukan terletak pada kurangnya daya tampung sekolah negeri secara keseluruhan, melainkan ketimpangan distribusi kuota di sejumlah rayon yang jumlah sekolahnya belum sebanding dengan banyaknya lulusan SD.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny, mengatakan persoalan tersebut paling banyak terjadi di beberapa rayon yang memiliki jumlah SMP negeri terbatas, sementara lulusan SD yang harus ditampung jauh lebih besar.
"Ini yang perlu disikapi apakah ke depannya kita menambah ruang belajar atau menambah sekolah di titik-titik tertentu," ujarnya.
Menurut Novan, penambahan sekolah baru sebenarnya menjadi solusi ideal untuk jangka panjang. Namun, kondisi fiskal Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda saat ini belum memungkinkan pembangunan sekolah secara masif. Sebab itu, langkah yang dinilai paling realistis adalah menambah rombongan belajar (rombel) di sekolah yang masih memungkinkan.
“Tentunya tetap mengacu pada regulasi Kementerian Pendidikan,” kata Novan.
Di sisi lain, Komisi IV DPRD juga menerima laporan mengenai 31 siswa yang hingga kini belum mendapatkan sekolah negeri. Laporan tersebut langsung dibahas bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda. Salah satu solusi yang disiapkan adalah pembukaan mekanisme gelombang kedua sesuai regulasi Kementerian Pendidikan. Dalam skema tersebut, proses pendaftaran tidak lagi dilakukan melalui sistem daring, melainkan secara manual oleh Disdikbud.
"Pelaksanaan pendaftarannya berbeda karena didaftarkan secara manual oleh Dinas Pendidikan. Dan itu sesuai juga dengan aturan Kementerian," jelasnya.
DPRD telah menyerahkan dokumen 31 siswa tersebut kepada Disdikbud dan akan mengawal prosesnya hingga batas akhir pendaftaran gelombang kedua pada 4 Juli 2026. Novan mengungkapkan, secara keseluruhan sebenarnya masih tersedia sekitar 300 kursi kosong di SMP negeri Kota Samarinda.
Meski demikian, pemetaan sekolah yang masih memiliki kursi kosong akan dibahas lebih lanjut dalam evaluasi berikutnya.
Menurut Novan, siswa yang belum tertampung tetap berpeluang memperoleh kursi sekolah negeri, meski tidak selalu berada di sekolah pilihan atau rayon asalnya.
Apabila seluruh sekolah dalam satu rayon telah penuh, maka calon peserta didik akan diarahkan ke sekolah lain dalam rayon yang sama. Jika daya tampung di rayon tersebut juga habis, maka penempatan dapat bergeser ke rayon lainnya.
"Kalau bicara di rayonnya itu sudah penuh semua, mau tidak mau dia geser ke rayon lain. Yang pasti mereka tetap tertampung di sekolah negeri yang ada di Samarinda," ujarnya.
Komisi IV juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerataan sekolah negeri hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, terutama di wilayah yang selama ini mengalami tekanan daya tampung cukup tinggi. Seperti kawasan Samarinda Utara, Samarinda Seberang, hingga daerah Palaran.
“Itu juga kita evaluasi nanti bagaimana pemetaannya karena jumlah sekolah di sana kurang," pungkasnya.
.jpeg)
.jpeg)
.png)
.jpeg)