Kewenangan telekomunikasi memang telah ditarik ke pemerintah pusat sejak 2018. Namun bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, soal akses internet di daerah terpencil tak bisa menunggu.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan seluruh desa di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kini telah terhubung internet gratis. Total 50 desa di kabupaten termuda di Kaltim itu kini sudah terhubung jaringan internet, baik melalui fiber optic maupun satelit.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, seperti dikutip dari antara, menyebut langkah ini diambil meski secara regulasi kewenangan telekomunikasi telah berada di tangan pemerintah pusat sejak 2018.
“Secara aturan memang bukan lagi kewenangan daerah. Tapi kebutuhan masyarakat tidak bisa menunggu. Gubernur mengambil kebijakan untuk tetap hadir membantu kabupaten,” ujar Faisal dikutip media ini pada Sabtu (24/1).
Program bertajuk Gratispol Internet Desa ini menjadi bagian dari visi Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji untuk membuka isolasi informasi wilayah 3T, termasuk Mahakam Ulu yang selama ini sulit dijangkau layanan digital komersial.
Menurut Faisal, persoalan utama di wilayah seperti Mahakam Ulu bukan sekadar infrastruktur, melainkan rendahnya minat investasi penyedia layanan internet akibat jumlah penduduk yang terbatas dan medan geografis yang berat.
“Kalau menunggu mekanisme pasar, daerah seperti ini akan terus tertinggal. Padahal internet sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar,” katanya.
Secara keseluruhan, hingga Desember 2025 tercatat 802 dari 841 desa di Kalimantan Timur telah terpasang fasilitas internet. Mahakam Ulu menjadi salah satu kabupaten yang kini mencatat cakupan penuh.
Akses internet dipusatkan di kantor-kantor desa untuk menunjang pelayanan publik. Namun di luar jam kerja, jaringan WiFi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat umum, mulai dari pelajar hingga pelaku usaha kecil.
Meski demikian, tantangan belum sepenuhnya selesai. Ketua Komisi I DPRD Mahakam Ulu, Martin Hat, mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim, namun mengingatkan soal kualitas layanan di lapangan.
“Internet sekarang sudah jadi jantung aktivitas warga. Tapi kami masih menerima laporan koneksi yang tidak stabil di beberapa titik. Ini penting untuk keberlanjutan program, jangan hanya ada, tapi juga bisa diandalkan,” kata Martin.
Selain infrastruktur, Pemprov Kaltim juga menyoroti pentingnya literasi digital agar kehadiran internet tidak berhenti pada akses, melainkan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kualitas sosial masyarakat.
Audiensi antara Pemprov Kaltim dan Komisi I DPRD Mahakam Ulu ini diharapkan menjadi pintu penguatan koordinasi, terutama untuk memastikan layanan internet di wilayah perbatasan dan terpencil tetap berfungsi optimal, meski berada di wilayah abu-abu kewenangan antara pusat dan daerah.

