EKSPOSKALTIM, Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud akhirnya memutuskan untuk menanggung secara pribadi seluruh biaya pembelian perabotan yang tidak berkaitan dengan fungsi kedinasan di rumah jabatannya.

"Sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab, seluruh item renovasi yang di luar fungsi kedinasan seperti kursi pijat serta akuarium air laut, saya tanggung secara pribadi," kata Rudy Mas’ud di Kota Samarinda, Senin (27/4).

Keputusan ini diambil setelah proyek renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar menuai sorotan publik, khususnya terkait sejumlah item fasilitas yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat.

Rudy mengakui bahwa perencanaan proyek tersebut telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Namun, ia menegaskan bahwa tanggung jawab moral tetap berada pada dirinya sebagai kepala daerah saat ini.

https://eksposkaltim.com/berita/demo-21-april-di-kaltim-ribuan-warga-serukan-setop-dinasti-politik-16801.html

Sebagai bagian dari upaya transparansi, ia memastikan seluruh perincian item proyek perbaikan fasilitas di kediaman dinas tersebut akan segera dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka.

"Peruntukan anggaran fasilitas bagi pimpinan daerah pada masa mendatang akan dirancang jauh lebih sederhana agar sepenuhnya dapat berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat lokal," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Rudy juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang muncul di tengah masyarakat.

Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata, bekerja lebih teliti, serta meningkatkan kepekaan sosial dalam menetapkan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. 

Alokasi anggaran lebih dari Rp25 miliar untuk fasilitas rumah jabatan dan kantor Gubernur serta Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada APBD 2025 sebelumnya menuai sorotan. Berdasarkan data Inaproc, anggaran tersebut terbagi dalam 57 item, mencakup rehabilitasi kantor gubernur Rp6 miliar, renovasi rumah jabatan Rp3 miliar, perbaikan ruang kerja wakil gubernur Rp1,2 miliar, hingga pengadaan mebel, videotron, fasilitas kebugaran, alat dapur, biliar hingga akuarium air laut.

https://eksposkaltim.com/berita/renovasi-rp-25-miliar-rumah-dinas-gubernur-kaltim-rudy-tv-toilet-sofa-sudah-tak-layak-16729.html

Kebijakan ini memicu kritik, antara lain dari akademisi Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo yang menilai alokasi tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi dan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik. Ia juga mempertanyakan prioritas anggaran serta perlunya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Aksi demonstrasi besar-besaran kemudian menyasar kantor Gubernur dan DPRD Kaltim di Samarinda bertepatan Hari Kartini 21 April kemarin. Aksi yang melibatkan ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil itu menyoroti sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk alokasi anggaran untuk pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan gubernur, serta dugaan praktik nepotisme di lingkaran pemerintahan.

Respons Rudy dengan tidak menemui massa aksi karena alasan keamanan, menuai sorotan. Sejumlah pihak menyesalkan keputusan Rudy yang hanya merepons aksi massa melalui unggahan video di media sosial dan tanpa adanya pernyataan maaf. Tak sampai di situ, pernyataan gubernur yang menyamakan relasi Presiden Prabowo Subianto dengan adiknya Hashim, terkait penunjukkan adik kandungnya di jabatan tim ahli juga menuai kontroversi.

Aiansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menetapkan tenggat satu bulan kepada DPRD Kaltim untuk mengeksekusi pakta integritas pascademo 21 April, dengan peringatan aksi lanjutan jika komitmen tidak dijalankan.