EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkap capaian signifikan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Bontang yang dinyatakan telah mencapai nol persen pada 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).

“Seluruh sasaran miskin ekstrem telah tertangani. Sehingga Kota Bontang dinyatakan mencapai kondisi zero kemiskinan ekstrem,” paparnya.

Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Bontang juga mengalami penurunan dari 7.110 jiwa pada 2024 menjadi 6.180 jiwa pada 2025. Persentase kemiskinan pun turun dari 3,74 persen menjadi 3,21 persen.

Menurut Neni, capaian tersebut tidak lepas dari berbagai intervensi terpadu yang dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berpuas diri dan harus terus memperkuat kolaborasi untuk menekan angka kemiskinan secara menyeluruh.

Di sisi lain, Neni juga menyoroti masih adanya persoalan dalam distribusi bantuan sosial yang dinilai belum berjalan merata.

“Harus ada perbaikan dalam pola distribusinya,” tegasnya.

Ia menambahkan, bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Ke depan, skema penyaluran BLT akan diubah menjadi berbasis individu, tidak lagi per kepala keluarga. Setiap penerima akan mendapatkan Rp300 ribu per bulan, sehingga bantuan yang diterima dalam satu rumah tangga dapat lebih besar.

Selain aspek sosial, Neni juga memaparkan kondisi ekonomi daerah yang mulai menunjukkan pemulihan. Setelah sempat mengalami kontraksi minus 2,51 persen pada 2024, pertumbuhan ekonomi Bontang kembali positif menjadi 3,21 persen pada 2025.

Bahkan, sektor nonmigas mencatat pertumbuhan lebih tinggi hingga 6,33 persen, yang dinilai sebagai indikasi mulai bergeraknya ekonomi di luar sektor utama.

“Capaian ini menegaskan bahwa berbagai program pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, mulai memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan. Rasio ketimpangan tercatat berada di angka 0,349, melampaui target 0,330, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata.

Dalam kesempatan tersebut, Neni juga mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD, untuk terus mengawal agar program sosial benar-benar tepat sasaran.

“Kami menyadari capaian ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak. Ke depan, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat akan terus diperkuat agar pembangunan di Kota Bontang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tutupnya.