PORTAL BERITA ONLINE NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE BERANI BEDA..!! MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

WALIKOTA NENI AKUI TAK PUNYA WEWENANG PUTUSKAN KNPI MANA YANG RESMI

Home Berita Walikota Neni Akui Tak Pu ...

WALIKOTA NENI AKUI TAK PUNYA WEWENANG PUTUSKAN KNPI MANA YANG RESMI
Walikota Bontang Neni Moerniaeni dan Ketua DPD II KNPI Bontang Raihan Rasyid

EKSPOSKALTIM, Bontang – Konflik internal yang melanda organisasi terbesar pemuda di Negeri ini, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) masih terus bergejolak. Dualisme kepemimpinan KNPI pusat, juga berdampak pada KNPI yang ada disejumlah Kabupaten / Kota.

Di Kota Bontang sendiri, organisasi terbesar pemuda ini memiliki dua versi. Yakni, versi Achmad Faisal mengikuti gerbong KNPI pusat yang diketuai Muhammad Rifai Darus hasil Munas Papua, dan versi Raihan Rasyid mengikuti gerbong KNPI Pusat yang diketuai Fahd Arafiq hasil Munas Jakarta.

Kedua versi ini sama-sama saling klaim bahwa dirinyalah yang syah. Menanggapi hal tersebut, Walikota Bontang Neni Moerniaeni bersikap netral terhadap keduanya. Hal itu disampaikan Neni, saat diminta untuk memberikan pengakuan terhadap dua versi organisasi KNPI tersebut, dalam kesempatan dialog bersama DPD II KNPI Bontang Kubu Raihan Rasyid.

Neni tak dapat memberi pengakuan terhadap kubu mana yang sah. Karena menurutnya, pimpinan daerah tidak memiliki wewenang untuk menentukan versi mana yang harus diakui dalam suatu daerah. 

“Saya sebatas pimpinan pemerintah daerah  Kota Bontang, tidak punya wewenang apapun untuk memutuskan kubu mana yang resmi sebagai kepengurusan,” kata Neni dalam kegiatan dialog bersama KNPI, di Auditorium Eks Kantor Walikota, Jalan Awanglong, Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Jum’at (15/07/2016) lalu.

Neni juga mengatakan, saat ini belum bisa diputuskan versi KNPI mana yang sah, karena belum menemukan keputusan yang pasti. Saat ini surat keputusan  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI), belum ia terima terkait dualisme ini.

“Kita mesti harus bersabar, sebab wewenang keputusan berasal dari pusat belum dapat diterima, yang dalam hal ini adalah wewenang dari Kemenkumham RI,” jelasnya.

Dia berharap, pemimpin yang diberi amanah nantinya bisa merangkul seluruh keanggotaannya. Tidak ada lagi dualisme, dan potensi untuk menimbulkan perpecahan juga harus dihindari. Jadi, tidak ada lagi yang membawa KNPI atas versi kepemimpinannya masing-masing.  

“Apapun keputusan nantinya, saya berharap dapat diterima secara bijak. Siapapun yang memimpin, saya berharap menjadikan KNPI ini menjadi lebih baik. Dan setelah diputuskan, maka tidak ada lagi dualisme,” tutupnya.


Editor : Maulana
Tags : \\

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%
Sebelumnya :
Berikutnya :