EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris, menyoroti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang menjadi mitra Disnaker Bontang. Polisi PKB itu menuturkan, banyak LPK didirikan hanya untuk "menyerap" anggaran pemerintah melalui program latihan kerja di lembaga mereka.

Karena didirikan hanya untuk 'serap' anggaran, tak jarang kurikulum dari LPK itu terabaikan. Walhasil, bukannya kapasitas diri bertambah, calon pencari kerja justru tak mendapat apa-apa kala lulus dari sana.

Hal ini diutarakan Abdul Haris kala Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat kerja bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, di sekretariat DRPD Bontang beberapa waktu lalu.

Di sela-sela rapat Abdul Haris menuturkan, kualitas lulusan dari LPK seperti itu kemudian disangsikan. Boleh jadi lulusannya masih juga 'tidak kompeten' lantaran tempatnya berlatih memang bukan LPK yang terkualifikasi.

Sebabnya Abdul Haris mendorong agar Disnaker memastikan LPK yang menjadi mitra kalau nanti menggelar pelatihan kerja, ialah LPK yang sudah terbukti menghasilkan para pencari kerja yang berkualitas.

"Disnaker harus pastikan lah, LPK itu terbukti melahirkan tenaga kerja yang benar-benar terlatih," pinta Abdul Haris.

Abdul Haris menutut hal tersebut lantaran tak ingin calon pencari kerja kecewa tak diterima kerja di perusahaan. Karena memang tak mampu memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Politisi PKB itu mencontohkan, misalnya ada pekerja lulusan satu LPK, sudah ikut pelatihan komputer, namun ketika dites perusahaan, masih juga tidak cakap.

"Jangan sampai tidak diterima perusahaan gegara dites komputer masih tidak bisa. Padahal uda ikut pelatihan," ujarnya.

Sebabnya, Abdul Haris sejak jauh hari, sudah melakukan inventarisasi, LPK mana saja yang memang sudah terkualifikasi di Bontang.(adv)