EKSPOSKALTIM, Bontang – Rencana DPRD Bontang melakukan koordinasi dengan sejumlah Instansi untuk membahas kejelasan wacana penutupan Pulau Beras Basah, hingga kini belum terlaksana. Bahkan, sejumlah instansi yang disebut-sebut akan dipanggil DPRD, juga belum menerima kabar mengenai koordinasi tersebut.

Seperti halnya Dinas perhubungan komunikasi dan informatika (Dishubkominfo) Kota Bontang, yang hingga saat ini belum mendapat info terkait koordinasi yang direncanakan DPRD Kota Bontang.

“Saya belum ada dapat kabar untuk koordinasi lebih lanjut bersama anggota dewan. Jika membahas Beras Basah, itu adalah kebijakan pimpinan daerah. Dan apapun keputusannya, kami sebagai pelaksana saja,” kata Siwa Suwarna, Kepala seksi (Kasi) perhubungan laut Dishubkominfo Kota Bontang yang ditemui di ruang kerjanya, Senin siang (25/7/2016) tadi.

Siswa menambahkan, apapun keputusan Pimpinan Daerah (Walikota), pihaknya hanya mengimplementasikan apa yang sudah menjadi keputusan nantinya.

“Kita sebagai tim teknis, hanya mengerti batas eksekusinya saj. Jika rencana dalam waktu dekat, kita masih menunggu informasi juga,” papanya.

Disinggung soal rencana penutupan jalur navigasi kapal PT Badak NGL, serta solusi mengenai pementasan kemelut beras basah ini, pihaknya mengaku masih belum bisa berkomentar.

“Seperti yang kita lihat, jalur navigasi kapal sesuai peta, sudah tidak ada jalan keluar lainnya, melainkan hanya satu jalur. Jika mau dialihkan, mau lewat mana. Selain itu, dasar adanya Beras Basah kan, karena dibangunnya mercusuar untuk memantau jalur navigasi kapal,” tutupnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pihak DPRD Bontang berjanji didepan anggota Asosiasi Pengusaha Jasa Transportasi Wisata Laut (APJTWL), bahwa dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan instansi bersangkutan mengenai keputusan penutupan Beras Basah tersebut.

“Yang jelas kami tidak bisa mutuskan ini, kami akan panggil instansi terkait. Seperti Syahbandar terkait penyedia jasa transportasi laut, kemudian pihak Dinas perhubungan komunikasi dan informatika (Dishubkominfo) Kota Bontang, lalu Dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar), Juga pihak Pertamina, dan yang pasti bersama Walikota dan Wakil Walikota,” kata Ketua Komisi II DPRD Bontang Ubaya saat menggelar dialog bersama APJTWL beberapa hari lalu. (18/7/2016).