EKSPOSKALTIM, Jakarta - Istana Kepresidenan menanggapi teror kepala babi yang dikirim ke kantor redaksi Tempo. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan ini adalah urusan Tempo dengan pihak lain dan enggan berkomentar lebih jauh.
"Kami tidak tahu siapa pengirimnya. Ini masalah mereka dengan entah siapa," ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3).
Hasan bahkan mempertanyakan apakah pengiriman kepala babi ini serius atau sekadar lelucon. "Apakah itu benar teror atau cuma jokes? Karena mereka juga menanggapinya dengan jokes," tambahnya, dikutip dari Tempo.co.
Tak Anggap Ancaman
Hasan menyebut salah satu host siniar Bocor Alus Politik, Francisca Christy Rosana (Cica), tampak santai saat menerima paket tersebut. "Saya lihat medsos Cica, dia malah minta dikirimi daging babi. Artinya dia tidak merasa terancam," katanya.
Hasan pun menolak mengaitkan pemerintah dengan kejadian ini. "Kalau mereka anggap itu bencana, ya bisa dimasak. Itu bukan ancaman," tegasnya.
Cica adalah host siniar Bocor Alus Politik. Paket kepala babi itu baru dibuka pada Kamis (20/3). Sebelumnya, host lainnya, Hussein Abri Dongoran, mengalami dua kali perusakan kendaraan pada Agustus dan September 2024, yang diduga terkait aktivitas jurnalistiknya.
Klaim Kebebasan Pers
Hasan meminta agar insiden ini tidak dibesar-besarkan dan menegaskan bahwa kebebasan pers di Indonesia tidak dikekang. "Pemerintah tidak ikut campur dalam pemberitaan. Kami hanya meluruskan kalau ada yang salah paham," katanya, dikutip dari Antara.
Hasan juga menilai media masih bisa bekerja dengan bebas. "Ada yang di-setop bikin berita? Enggak ada. Ada yang dihalang-halangi liputan di Istana? Enggak ada. Artinya kebebasan pers tetap berjalan," ujarnya usai Sidang Kabinet Paripurna dan buka puasa bersama di Istana, Jumat.
Hasan juga menyarankan Tempo melapor ke Dewan Pers jika merasa dirugikan.
Dikecam Koalisi Masyarakat Sipil
Delapan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Hasan. Insiden ini terjadi di tengah gelombang protes menolak revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Ketua Centra Initiative, Al Araf, menilai pernyataan Hasan tidak mencerminkan empati dan bertentangan dengan prinsip kebebasan pers. "Pernyataan itu merendahkan dan tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat komunikasi presiden," ujar Araf dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Sabtu (22/3).
Alih-alih menyampaikan rasa keprihatinan, Koalisi Masyarakat Sipil memandang sikap Hasan seolah mendukung aksi teror. Pihaknya mendesak Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali posisi Hasan dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Koalisi Masyarakat Sipil menganggap aksi teror yang dialami Tempo sebagai praktik purba yang seharusnya sudah ditinggalkan. Pihaknya mendesak kasus teror segera diungkap, sehingga dapat diketahui pelakunya.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut mengecam teror kepala babi terhadap Tempo. Menurut mereka, insiden ini menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya menjamin kebebasan pers.
"YLBHI mengecam keras tindakan teror ini serta segala bentuk upaya pembungkaman terhadap Tempo dan karya jurnalistiknya," ujar YLBHI dalam pernyataan resmi, Kamis (20/3).
YLBHI menyoroti bahwa serangan terhadap jurnalis bukan hal baru dan mengkritik lambannya respons pemerintah serta aparat keamanan. "Dalam lima tahun terakhir, kekerasan terhadap pers semakin brutal terjadi, seiring dengan kinerja pemerintah dan DPR yang semakin ugal-ugalan dalam menyusun kebijakan," tegasnya.
