EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang melalui Bidang Pengendalian Penduduk, Penggerakan dan Penyuluhan (P4) menggelar Workshop Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kota Bontang Tahun 2026 di Ballroom Hotel Tiara Surya, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan komitmen kebijakan sekaligus memperkuat strategi pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kota Bontang. Workshop dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala DP3AKB Kota Bontang, Eddy Forestwanto, yang menyampaikan laporan pelaksanaan workshop. Ia menegaskan bahwa penyusunan dokumen PJPK menjadi bagian penting dalam menyelaraskan program lintas sektor guna mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah.
“Penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah,” ujar Eddy Forestwanto.
Menurutnya, dokumen PJPK diharapkan mampu menghadirkan arah pembangunan kependudukan yang terintegrasi, sistematis, dan berorientasi jangka panjang. Melalui dokumen tersebut, DP3AKB Kota Bontang mendorong penguatan pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam workshop tersebut, DP3AKB juga mendorong integrasi lima sasaran utama pembangunan kependudukan, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan data dan informasi kependudukan.
Sementara itu, Agus Haris dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan workshop yang diinisiasi DP3AKB Kota Bontang. Ia menilai isu kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah sehingga membutuhkan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan.
“Penduduk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek dan pelaku utama yang menentukan arah serta keberhasilan pembangunan itu sendiri,” kata Agus Haris.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kependudukan di Kota Bontang.
“Pembangunan kependudukan tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan mitra pembangunan,” tegasnya.
Workshop tersebut turut dihadiri tim perencanaan dari sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Kehadiran berbagai unsur perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam penyusunan dokumen perencanaan kependudukan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Melalui kegiatan ini, DP3AKB Kota Bontang berharap dokumen PJPK yang disusun dapat menjadi pedoman pembangunan kependudukan yang komprehensif, implementatif, dan mendukung terwujudnya Kota Bontang yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
