Dalam alam demokrasi seperti sekarang, pemerintah terbuka menerima berbagai masukan, bahkan kritik paling keras sekalipun, termasuk dari gerakan mahasiswa.
Oleh Dr Taufan Hunneman
SALAH satu prinsip pemerintahan demokratis adalah memberi ruang bagi kebebasan berpendapat warga negara. Ruang itu pula yang ditunjukkan Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan kesediaannya menerima masukan dari gerakan mahasiswa.
Pemerintah tampaknya sangat menyadari bahwa gerakan mahasiswa memiliki posisi strategis, karena selalu berbasis pada komitmen kerakyatan.
Komitmen kerakyatan aktivis gerakan mahasiswa adalah keniscayaan, termasuk ketika menyampaikan kritik terhadap program populis pemerintah, seperti MBG (makan bergizi gratis).
Itulah makna strategis gerakan mahasiswa, ketika kepandaian dan intelektual sebagai mahasiswa selalu dimanfaatkan untuk meringankan beban rakyat, sebagaimana pengalaman penulis di masa Orde Baru.
Setiap generasi selalu menghadapi tantangannya sendiri. Aktivis gerakan mahasiswa masa kini pun berhadapan dengan tantangan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Namun, satu hal yang tetap sama adalah pijakan perjuangannya: komitmen pada kepentingan rakyat.
Komitmen kerakyatan aktivis gerakan mahasiswa telah terbukti menjadi pilar gerakan civil society hari ini. Mereka bergerak dalam lintas isu, mulai isu internal kampus, perburuhan, soal HAM, dan seterusnya. Salah satu contohnya adalah keterlibatan generasi muda dalam Aksi Kamisan, gerakan damai yang secara rutin digelar setiap Kamis di depan Istana Merdeka untuk menyuarakan isu-isu HAM.
Setiap aksi demonstrasi mahasiswa, lahir dari kepedulian terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat atau berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial.
Kritik adalah bagian dari demokrasi. Apabila kritik disampaikan melalui dialog terbuka, adu argumentasi, dan pertukaran gagasan, akan menghasilkan solusi yang lebih substansial bagi bangsa.
Apresiasi harus disampaikan kepada mahasiswa yang memilih berdiskusi dan berdebat secara langsung dengan para pemimpin lembaga negara.
Ketika sejumlah elemen mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui dialog dan perdebatan terbuka, langkah tersebut dinilai mencerminkan kedewasaan gerakan mahasiswa sekaligus menghidupkan kembali tradisi intelektual yang selama ini menjadi fondasi perjuangan mahasiswa Indonesia.
Ruang Komunikasi
Apresiasi juga harus diberikan kepada pimpinan DPR RI yang membuka ruang komunikasi secara langsung dengan berbagai organisasi kemahasiswaan melalui audiensi di Gedung DPR RI, Senayan.
Dialog merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang harus terus dijaga. Mahasiswa adalah kekuatan moral bangsa. Ketika mereka memilih datang ke DPR untuk berdialog dan berdebat secara terbuka, itu menunjukkan kematangan politik dan keberanian intelektual.
Tradisi gerakan mahasiswa tidak hanya dibangun melalui aksi di jalan, tetapi juga melalui pertarungan gagasan yang argumentatif dan konstruktif.
Suara mahasiswa merupakan bagian dari aspirasi rakyat yang harus didengar dan dilindungi oleh seluruh elemen bangsa. Publik siap mendorong generasi muda untuk tetap kritis dan berani menyuarakan pendapatnya.
Dengan catatan, penyampaian aspirasi dilakukan secara baik dan tertib sesuai koridor hukum yang berlaku.
Diharapkan komunikasi antara mahasiswa, DPR, dan pemerintah dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, berbagai aspirasi masyarakat tidak berhenti pada forum audiensi semata, melainkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya dibangun melalui perbedaan pendapat, tetapi juga melalui keberanian untuk duduk bersama, berdialog, dan mencari jalan keluar demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
Di ruang publik, gerakan mahasiswa perlu terus didorong agar tetap bersuara secara santun dan menyalurkan aspirasi melalui aksi demonstrasi yang tertib serta bermartabat. Sebab, gerakan mereka merupakan bagian dari hak berekspresi yang dijamin oleh undang-undang.
Kiprah generasi baru telah menjadi ikonik di tengah gelombang gerakan civil society. Mereka adalah generasi aktivis yang berani menyatakan hati nuraninya, walaupun bertentangan dengan penguasa. Sebuah generasi yang tidak sekadar mencari jabatan dan kesejahteraan, tapi keadilan dan kebenaran.
Kita bisa mengatakan bahwa generasi ini sebagai pelanjut cita-cita humanisme universal, yang dulu coba disemaikan Sutan Sjahrir dan Soe Hok Gie.
Fase menjadi aktivis gerakan mahasiswa pada dasarnya bersifat sementara karena berkaitan dengan usia dan masa studi. Namun, seiring berjalannya waktu, para aktivis mahasiswa hari ini dalam satu atau dua dekade ke depan berpotensi menjadi pemimpin di berbagai bidang kehidupan.
Memang tidak semua mantan aktivis akan terserap dalam lingkaran elite politik atau elite pemerintahan, karena hal itu berkaitan dengan pilihan hidup masing-masing mantan aktivis.
Melawan Korupsi
Salah satu persoalan kebangsaan yang hingga kini belum tuntas adalah korupsi. Isu ini pula yang dahulu menjadi salah satu poros perjuangan aktivis mahasiswa Generasi 98 melalui slogan perlawanan terhadap KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang menandai lahirnya era reformasi.
Ikhtiar memberantas korupsi, bisa disebut sebagai titik temu perjuangan antara pemerintahan Presiden Prabowo dan gerakan mahasiswa kiwari. Isu melawan korupsi selalu aktual, mengingat kasus itu merambah ke semua sektor. Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti MBG, transisi energi, ketahanan pangan dan seterusnya, termasuk sektor yang tidak luput dari potensi penyimpangan sehingga memerlukan pengawasan publik yang kuat.
Itu sebabnya partisipasi gerakan mahasiswa menjadi sangat diperlukan, untuk ikut mengontrol program unggulan nasional, agar bebas dari korupsi.
Korupsi sudah menjadi musuh bersama rakyat Indonesia. Korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, timpangnya pendapatan, dan menurunnya tingkat kebahagiaan masyarakat.
Presiden Prabowo berbicara dengan lantang berani melawan korupsi melalui berbagai strategi, di antaranya perbaikan sistem yang terdigitalisasi dan mengedepankan penegakan hukum yang tegas.
Ini merupakan bentuk komitmen dari seorang Presiden yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama seperti yang termaktub dalam Astacita Prabowo-Gibran butir ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Sejak hari pertama menjadi Presiden, Prabowo sudah menegaskan, akan melawan korupsi sampai tuntas.
Dalam pidato pelantikannya, secara eksplisit Prabowo menyatakan perlunya ketegasan dalam membereskan penyimpangan, korupsi, dan kolusi di pemerintahan. Diksi Presiden Prabowo sangat jelas, seluruh unsur pimpinan harus memberikan contoh.
Prabowo menggunakan metafora, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepalanya, sebagai cara Prabowo memberikan peringatan kepada pimpinan, utamanya anggota kabinet.
Untuk itulah Prabowo mengingatkan, para pemimpin harus bekerja untuk rakyat, bahwa rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas penderitaan.
Asa Baru
Komitmen tegas memberantas korupsi yang disampaikan lugas oleh Presiden Prabowo melalui pidatonya usai pelantikan, telah memunculkan asa baru bagi masyarakat.
Pernyataan penuh penekanan setidaknya menjadi alarm atau warning keras bagi seluruh pejabat dan para pemimpin, untuk jangan coba-coba korupsi.
Poin tujuh Astacita bisa dimaknai menguatkan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perbaikan signifikan birokrasi, hukum dan lembaganya, termasuk para pengambil keputusan dalam institusi hukum itu sendiri.
Pemerintahan Prabowo secara jelas memprioritaskan agenda melawan korupsi. Selanjutnya Prabowo sebagai presiden, juga harus menunjukkan ketegasannya dalam menggunakan alat hukum seperti KPK, polisi, Kejaksaan Agung hingga pengadilan dalam menindak korupsi.
Proses hukum harus berjalan tanpa diintervensi. Dengan sikap yang independen dan tegak lurus akan pemberantasan korupsi itu, Prabowo dan para menterinya akan membangun pemerintahan yang kuat dan transparan.
Problematika kinerja pemerintahan pada masa-masa sebelumnya patut dijadikan pelajaran, terutama karena ditandai oleh pemborosan sumber daya dan meluasnya praktik korupsi.
Kondisi itu membuka mata bahwa kapasitas birokrasi negara kita berada dalam posisi yang mengkhawatirkan. Pada titik inilah langkah pembenahan kelembagaan yang dilakukan Prabowo menjadi relevan, terutama melalui penguatan peran Kejaksaan Agung dan KPK.
Selaku Presiden, Prabowo tidak hanya berbicara tentang upaya pencegahan korupsi, tetapi juga mengambil sikap keras terhadap penindakan para pelaku korupsi.
Komitmen untuk menjatuhkan sanksi berat bagi para koruptor, termasuk upaya pemiskinan dan hukuman penjara sangat tegas.
Sikap ini penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi, sehingga bisa menciptakan iklim pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
Selain dukungan dari para pengamat dan tokoh masyarakat, beberapa lembaga civil society juga menyuarakan optimisme terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.
.png)
.jpeg)