Di tengah meluasnya ancaman asap karhutla di Pulau Kalimantan, Panglima Jilah diminta datang ke istana untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.
EKSPOSKALTIM, Jakarta – Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan turut menjadi perhatian dalam agenda pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/8).
Sebelum memasuki kompleks Istana, Panglima Jilah mengatakan dirinya datang bersama tim dengan membawa sejumlah data terkait masyarakat yang terdampak karhutla, khususnya di Kalimantan Barat.
“Terutama karhutla mungkin,” kata Panglima Jilah saat ditanya mengenai materi yang akan dibahas bersama Presiden.
Menurut dia, salah satu masukan yang akan disampaikan berkaitan dengan kebutuhan tambahan personel untuk membantu penanganan karhutla di lapangan.
Ia menilai kondisi kebakaran di wilayah Kalimantan Barat belum berada pada tingkat yang sangat parah. Namun, dampak asap yang ditimbulkan mulai dirasakan masyarakat dan berpotensi mengganggu kesehatan.
“Ya sebenarnya tidak parah seberapa, cuma kabut itu kan mengganggu sekali ya, terutama untuk anak-anak kecil itu kesehatan,” ujarnya.
Selain persoalan karhutla, Panglima Jilah mengaku membawa sejumlah masukan lain yang akan disampaikan langsung kepada Presiden. Namun, ia belum merinci isi pembahasan sebelum pertemuan berlangsung.
“Saran dan masukan itu pasti ada,” katanya.
Karhutla Jadi Ancaman Regional
Pertemuan tersebut berlangsung ketika sejumlah wilayah di Kalimantan menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau.
Di Kalimantan Timur, misalnya, WALHI Kaltim sebelumnya melaporkan terdapat 16.314 hotspot sepanjang 1–25 Agustus 2026. Sebanyak 13.475 titik atau lebih dari 80 persen di antaranya terdeteksi berada di kawasan konsesi kehutanan, pertambangan, dan perkebunan sawit.
Sementara di Kalimantan Selatan, ribuan titik panas juga terpantau selama musim kemarau, disertai peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang dikaitkan dengan memburuknya kualitas udara akibat asap karhutla.
Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla tidak lagi dipandang sebagai persoalan daerah semata, melainkan menjadi isu lintas wilayah yang berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan di Pulau Kalimantan.
