EKSPOSKALTIM, Samarinda- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pada pelayanan kesehatan. Dengan Memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika akan mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menyarankan agar pendaftaran tersebut dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan atau di Kantor Camat. Menurut Awang, pelayanan ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan melalui kartu BPJS yang diterima dari kantor kecamatan masing-masing.

“Karena itu, saya minta pendaftaran untuk mendapat kartu BPJS tidak perlu lagi harus di Kantor BPJS, tetapi bisa juga diterima di kantor kecamatan masing-masing. Sehingga dengan begitu masyarakat tidak lagi mengantri di Kantor BPJS,” kata Awang Faroek Ishak saat menerima kunjungan tim BPJS Divisi Regional VIII Kalimantan, yang dipimpin Kepala Divisi Regional, Ni Mas Ratna S didampingi Sekprov Kaltim Rusmadi di Ruang Kerja Gubernur Kaltim, Samarinda, Jumat (14/10/2016).

Pelayanan ini, lanjut Awang, rencana akan dicanangkan pada awal tahun 2017. Pencanangan ini merupakan kado ulang tahun bagi rakyat Kaltim pada HUT ke 60 Provinsi Kaltim. Program tersebut rencana akan dilakukan penandatanganan kerjasama Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kaltim dengan BPJS tentang pelayanan pendaftaran BPJS di kecamatan.

“Dengan begitu, di masing-masing kecamatan di Kaltim dapat melayani pendaftaran anggota BPJS,” ujarnya.

Menurut Awang, pelaksanaan ini sangat mudah dilakukan pihak BPJS. Karena itu, diharapkan pihak BPJS dapat membuka pelayanan di masing-masing kecamatan.

“Semoga saja ini dapat dilakukan. Tentunya ini kado dari pemerintah untuk rakyat Kaltim pada HUT Provinsi Kaltim tahun depan,” jelasnya.

Kepala Divisi Regional Kalimantan Ni MAS Ratna S mengatakan gagasan yang disampaikan Gubernur sangat luar biasa. BPJS siap mendukung saran tersebut. Karena, BPJS sangat menginginkan adanya dukungan Pemerintah Daerah.

“Adanya saran ini, saya yakin pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya Kaltim dapat terwujud dengan maksimal. Apalagi, aparat kecamatan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Jadi, inilah yang kami butuhkan, agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah,” jelasnya.

Gagasan ini mendukung agar masyarakat Indonesia khususnya Kaltim menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan BPJS. Diharapkan 2018 seluruh rakyat Kaltim dapat menjadi peserta BPJS.

Ratna juga mengungkapkan, saat ini di Kaltim sudah 73 persen penduduk yang menjadi anggota BPJS dari jumlah penduduk di Kaltim. Sekitar 3,6 juta penduduk yang telah terdaftar menjadi anggota BPJS. (jay/humasprov)