EKSPOSKALTIM, Mahulu - Salah satu Perda dari 7 Perda inisiatif Pemkab Mahulu yang di sosialisasikan DPRD Kabupaten Mahulu pada Rabu (7/12) kemarin, yakni Perda terkait Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial.

Perda ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mahulu, sehingga dalam penegakannya dituntut peran serta semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Ditemui usai digelarnya sosialisasi Perda, Ketua Komisi 1 DPRD Mahulu David Ngo Ingan menyebutkan bahwa Pemerintah Mahulu tak ingin kecolongan oleh adanya pembangunan tempat prostitusi berkedok Tempat Hiburan Malam (THM).

Olehnya, ia berharap peran serta seluruh kalangan baik Pemkab, institusi terkait dan masyarakat untuk bersama-sama siaga 1 dalam mencegah hal ini.

"Sejauh ini belum ada pembangunan THM di Mahulu, dan kami berharap terus berlangsung seperti ini. Dengan adanya Perda ini, kami yakin yang ingin membangun THM akan berpikir 1000 kali," tuturnya, Rabu (7/12/16)

Dijelaskan Japrie, keberadaan PSK yang melakukan aktivitas disuatu daerah tentu sangat meresahkan warga, mengganggu ketertiban umum, serta dapat merusak citra daerah.

"Oleh karena itu mulai sekarang, mari kita sama-sama siaga 1 untuk mengantisipasi hal tersebut. Hal inipun dapat dilakukan melalui langkah preventif berupa pencegahan, dengan melakukan pemantauan di semua kampung yang ada di Mahulu,” tukasnya.

Ia juga meminta kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan ini, dengan tidak ragu melaporkan kepada pihak terkait jika menemukan tempat prostitusi terselubung yang ada di Kabupaten Mahulu.

“Jika dapat atau mencurigai adanya sinyal akan didirikan THM atau penampungan PSK, kita langsung tindak dan tutup kalau memang perlu,"pungkasnya.(Adv)